Network
KABARCIREBON - Terkurasnya kuota Universal Health Coverage (UHC) membuat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Cirebon menjadi perhatian utama DPRD.
Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Cirebon melalui perwakilannya R Cakra Suseno, menekankan perlunya keterbukaan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurut Cakra, pelayanan kesehatan merupakan hak yang harus diberikan secara optimal oleh pemerintah. Namun, saat kuota UHC habis dan masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan, keberpihakan pemerintah terhadap rakyat menjadi pertanyaan besar.
Baca Juga: Ayu Keluar, DPC PDIP Bakal Gelar Konsolidasi Besar-Besaran
"Diperlukan keterbukaan terkait kuota UHC antara Dinkes dan Dinsos. Harus jelas siapa yang mendapatkannya," tegas Cakra.
Dia menyoroti fakta bahwa banyak masyarakat miskin tidak terdaftar dalam kuota UHC, menyebabkan ketidakpastian atas akses layanan kesehatan yang mereka butuhkan.
"Masyarakat harus mengetahui siapa yang sebenarnya mendapatkan manfaat dari kuota UHC ini. Jangan sampai yang berhak malah tidak mendapatkannya," ungkapnya.
Cakra menekankan perlunya transparansi dalam alokasi kuota UHC untuk menjamin bahwa bantuan tersebut tepat sasaran.
"Kita perlu tahu berapa kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan," ujarnya.
