Network
"Mereka-mereka ini yang memerlukan rumah tinggal. Karenanya, jika tidak bisa terpenuhi (Kebutuhan Rumah), maka bisa jadi dari angka backlog tersebut semakin bertambah besar," katanya.
Realisasi KPR FLPP
Baca Juga: Wartawan Senior Indramayu Ditabrak Orang Tak Dikenal, Ini Kronologis Kejadiannya
Sampai dengan 2022, lanjut Joko, untuk penyaluran KPR Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jabar ini telah terealisasikan kepada sebanyak 64.700 Masyarakat Bepenghasilan Rendah.
"Ini artinya pengusaha properti di Jabar juga telah memilli andil besar dalam membayarkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp235 miliar kepada Provinsi Jabar yang distribusikan kembali ke masing-masing pemerintah daerah (Pemda), atau dari aktivitas pengembangan propertinya sebesar Rp1,1 triliun," paparnya.
Karenanya, lanjut Joko, pihaknya dalam kesempatan itu sangat berharap adanya sinergi antara pemerintah Jabar, daerah dan pengembang perumahan.
Baca Juga: Unit Reaksi Cepat Perumdam Tirta Darma Ayu Indramayu Siap Tangani Keluhan Pelanggan
"Jika ingin mengembangkan perumahaan di sebuah daerah dan potensinya lebih besar. Maka, sektor properti menurut Persiden penopangnya salah satunya itu dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 13,8%. Karenanya, jika sektor properti tersebut terganjal aturan pemerintah di daerah dan tidak sampai tumbuh, makanya imbasnya pun akan bedampak sistemik," papar Joko.***
Dapatkan informasi terbaru dan populer Kabar Cirebon di Google News.
