Network
KABARCIREBON - Kementrian Lembaga serta seluruh kepala daerah mendapat intruksi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam mendukung perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui regulasi, kebijakan program anggaran.
Intruksi Wakil Presiden ini bertujuan agar program strategis pemerintah mampu memberikan perlindungan dan manfaat optimal bagi para pekerja di Indonesia.
Sampai dengan saat ini jumlah pekerja khusunya pada sektor infromal yang terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan masih terus didorong agar sesuai dengan target RPJMN 2020-2024.
Baca Juga: Waw, Sekretaris BKPSDM Melamar Open Bidding Kuningan padahal Biasanya Jadi Panitia, Loloskah?
"Saya meminta agar kementrian dan lembaga serta pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan cakupan ini. Antara lain melalui sosialisasi dan eduksi berkelanjutan, optimalisasi layanan dan manfaat, serta rumusan kebijakan dan penganggaran yang tepat," tegas Wapres pada acara penganugrahaan Paritrana Award, kemarin.
Salah satu bagian upaya yang dilakukan pemerintah yakni dengan kembali memberikan penghargaan Paritrana Award kepada masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) dan pelaku usaha yang berhasil mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di wilayahnya, mulai dari pekerja sektor formal, informas, termasuk pekerja rentan.
Penghargan ini bagian dari bentuk apresiasi yang juga upaya pemerintah dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 dan juga Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghampusan Kemiskinan Ekstrem.
Bertempat di Istana Wapres, dalam kesempatan tersebut Wapres juga menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan pekerja rentan dari beragam profesi diantaranya petani, nelayan, pekerja lintas agama, tukang ojek dan pedagang.
