Network
KABARCIREBON - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov/Jabar) akan memberi sanksi atau hukuman tegas berupa larangan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU bagi para pemilik kendaraan baik roda dua maupun empat yang menunggak pajak kendaraan.
Demikian diungkapkan, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Jabar, Dedi Taufik dalam Press Confrence GIIAS di Bandung pada Kamis, 16 November 2023.
Dedi mengatakan, dari 26 juta kendaraan bermotor di Jawa Barat, namun yang aktif itu hanya mencapai 16 juta, dan itu pun tidak seluruhnya taat untuk membajar pajak kendaraan bermotor.
Baca Juga: Hanya Miliki 2 Poin, Timnas Indonesia U-17 Gagal ke-16 Besar Piala Dunia 2023
"Yah yang masih taat bayar pajak itu hanya 11 jutanya, atau tepatnya hanya mencapai 10,6 juta. Ini, artinya masih ada sekitar 5,4 juta yang masih nunggak bayar pajak kendaraan di Jawa Barat ini," kata Dedi.
Karena itu, pihaknya siap untuk memberikan sanksi lebih berat kepada pengemplang pajak kendaraan. Bagi pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak akan dilarang mengisi BBM di setiap SPBU.
Saat ini Provinsi Jabar, lanjut Dedi, sedang gencar memberikan insentif kepada masyarakat taat membayar pajak berupa pemberian voucher BBM dari MyPertamina.
Baca Juga: Formasi PPPK di Kabupaten Cirebon Terbanyak di Jawa Barat, Ada 6.500 Orang Berebut Posisi
"Akan tetap pada tahun 2024 mendatang, bagi yang akan mengisi BBM di SPBU itu akan diperketat. Pada saat masuk ke SPBU, akan dipantau terlebih dulu melalui aplikasi, apa benar yang bersangkutan sudah bayar pajak atau belum. Nah, nanti di datanya itu juga akan kelihatan," katanya.
