Network
"Meski seperti yang di Garut, itu ditujukan ke saya untuk Pilgub Jabar, tapi saya tetap minya teman-teman kuwu di APDESI untuk tetap netral. Kewajibannya menjaga kondusifitas di desa masing-masing," tutur KDM.
Ia menjelaskan pentingnya netralitas bagi APDESI. Sebab jika itu dibiarkan, nanti muncul banyak deklarasi mengatasnamakan organisasi. “Kalau APDESI mendeklarasikan, nanti APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) bisa juga mengikuti. Bisa jadi nanti ada asosiasi gubernur juga ikut-ikutan," tutur KDM.
Pria yang selalu mengenakan setelan pangsi warna putih-putih itu menjelaskan, dukungan terhadap salah satu calon memang menjadi hak pribadi seseorang, termasuk para kuwu ataukepala desa. Namun tidak seharusnya dibawa ke ranah institusi organisasi. KDM pada dasarnya tak ingin dukungan itu nanti malah bisa dipolitisasi.
“Pemerintah desa fokus melakukan pembangunan desa, membuat roadmap pembangunan. Sehingga uang yang mengalir ke desa baik dari kabupaten, provinsi maupun pusat bisa bermanfaat menstimulasi kemajuan desai,” tuturnya.
Kang Dedi Mulyadi optimis, jika hal tersebut bisa dilakukan maka satu pemerintahan seorang kepala desa bisa menyelesaikan pembangunan oeting di desanya.
KDM juga meminta APEDSI fokus untuk melakukan penataan desa. Misalnya soalnya perlu ada semacam peraturan desa untuk penataan tata ruang desa.
“Tata ruang desa itu penting. Supaya investor atau siapa saja yang mau menanamkan modal di desa bisa lebih mudah. Tentu harus selaras dengan tata ruang di tiap-tiap kabupaten, kota maupun provinsi," tuturnya.*
