KABARCIREBON - Anggaran tahun sekarang dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk Kabupaten Cirebon, khususnya dalam kegiatan pembangunan infrastruktur daerah dizonk.
Tidak ada kucuran DAK infrapstruktur dari pusat di 2023 ini.
Terkait hal itu, DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi Bappenas untuk memperjuangkan anggaran di 2024 mendatang.
Baca Juga: Di Wilayah III, Hanya Kota Cirebon yang Belum Punya Perda Penanggulangan Bencana
Perjuangan yang dimaksud agar ada optimalisasi pembangunan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah.
Koordinator Komisi III yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka menjelaskan, kunjungan yang dilakukan pihaknya untuk memperjuangkan DAK jalan di 2024 mendatang. Kebetulan belum lama ini ada korban akibat imbas dari jalan rusak di Pabedilan.
"Kebetulan kemarin saat bersilaturahmi ke Bappenas, Bupati ikut juga. Akhirnya Pak Bupati menyampaikan beberapa keluhannya. Dan hasilnya ada beberapa hal yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat," katanya.
Baca Juga: Kota Cirebon Butuh Rp400 Miliar untuk Penataan Jaringan Pipa PDAM
Contohnya, lanjut dia, terkait DAK tentang Infrastruktur se-Jabar hampir rata-rata tidak ada. Khusus di Kabupaten Cirebon, harusnya Pemerintah Pusat mengakomodasi. Karena beberapa domain Pemerintah Pusat ada di wilayahnya yang sampai hari ini tidak terpenuhi atau tak tergarap dengan baik.
"Selian itu, juga seperti PJU. Daerah perbatasan seperti Indramayu-Kota, banyak lampu yang mati. Itu kan domainnya pusat. Harusnya bisa menjadi keseimbangan bersama," desak Teguh.
Padahal, kata dia, di situ ada sentral keagamaan, serta ada juga beberapa sentra nelayan. Belum lagi di wilayah timur yang sekarang sudah terbangun beberapa industri yang notabene akan dijadikan geliat baru di daerah tersebut.
Baca Juga: Ratusan Siswa Belajar Smartphone Photography di UCIC Cirebon
"Bagaimana bisa menggeliatkan perekonomian di Kabupaten Cirebon jika infrastrukturnya rusak. Kami meminta ke Pemerintah Pusat untuk berkontribusi di Kabupaten Cirebon. Saya berharap dan meminta ke pemda untuk konsentrasi dan benahi infrastuktur di Kabupaten Cirebon," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana menjelaskan, keinginan pihaknya ke Bappenas agar fokus ke kegiatan jalan. Pihaknya berharap di 2024 ini mendapatkan DAK untuk jalan, karena di 2023 tidak ada bantuan DAK.
"Walaupun ada verifikasinya yang layak naun tidak dipertimbangkan. Lah ini Jawa Barat sendiri termasuk ada yang layak sebesar 86 persen. Padahal kita sendiri ada kebutuhan yang secara tematik, seperti untuk sentra produksi, pariwisata, ataupun yang lain-lain," ungkapnya.(Ismail/KC).***