KABARCIREBON- Forum Cirebon Timur Mandiri (FTCM) mendesak bupati dan ketua DPRD Kabupaten Cirebon segera rekomendasikan pemekaran wilayah. Mereka menilai, pemekaran Kabupaten Cirebon merupakan kebutuhan sebagian besar masyarakat yang ada di wilayah timur.
“Kebutuhan sebagian besar masyarakat wilayah timur adalah pemekaran, kami akan terus diperjuangkan hingga terwujud. Bupati dan ketua DPRD agar segera merekomenasikan untuk pemekaran," ujar Ketua FCTM, KH Usamah Mansyur, usai acara halalbihalal di Balai Desa Cibogo Kecamatan Waled, Sabtu (20/5/2023).
Usamah menceritakan, secara geografis, wilayah timur Cirebon sudah layak dimekarkan. Karena, pelayanan publik yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Selain itu, secara kewilayahan, Kabupaten Cirebon sangat luas, sehingga perlu untuk dimekarkan.
Baca Juga: Ada Ancaman PAW hingga Dugaan Jual Beli Nomor Urut di PKB Kabupaten Cirebon
"Memang, secara umum untuk pelayanan bisa di kecamatan. Namun yang bersifat lainnya, yang akan berkepentingan keperluan lain mesti ke Sumber yang merupakan pusat pemerintahan. Sehingga pemekaran wilayah merupakan salah satu upaya guna memperpendek pelayanan publik," ceritanya.
Dirinya mengharapkan, peran seluruh pihak dari wilayah timur untuk mewujudkan pemekaran. "Selama ini kami terus melakukan komunikasi dengan pemangku jabatan, baik bupati maupun ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Akan tetapi, rekomendasi untuk pemekaran belum juga direalisasikan," ujarnya.
Senada dikatakan Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonsesia (PPDI) Kabupaten Cirebon, Sutara. Menurutnya, rentang kendali pelayanan publik dirasa kurang maksimal. Sehingga perlu untuk dimekarkan. "Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah di Jabar yang memiliki wilayah yang luas. Makanya pemekaran, solusinya," tuturnya.
Baca Juga: Kloter Pertama Haji Asal Jawa Barat Terbang Tanggal 23 Mei
Sekretaris Desa Ciuyah Kecamatan Waled ini memaparkan, persyaratan administrasi untuk pemekaran telah dilaksanakan dan diserahkan ke bupati untuk dilakukan kajian. Kemudian diberikan ke DPRD kabupaten, provinsi dan pusat untuk masuk dalam prolegnas.
"Kami mendorong pemangku kebijakan agar segera merekomenasikan pemekaran secara total. Bila perlu seluruh perangkat desa wilayah timur yang berjumlah sekira ratusan bis dikerahkan ke Sumber agar rekomendasi segera diterbitkan," tegasnya.
Sutara mencontohkan, kawasan industri menjadi salah satu potensi wilayah timur dan besar kemungkinan sudah mumpuni untuk pendapatan asli daerah (PAD). "Sebagian besar, pabrik berada di wilayah timur dan besar kemungkinan akan banyak pendapatan bagi daerah," ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Pusat mencabut moratorium pemekaran wilayah. Pasalnya, pemekaran sejumlah wilayah di Jawa Barat penting untuk bisa segera direalisasikan.
Sebelumnya DPRD telah menggelar rapat paripurna yang salah satu bahasannya adalah Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Kabupaten Subang Utara. Selain itu, juga penyampaian nota pengantar gubernur perihal usulan persetujuan bersama tentang (CDPOB) Kabupaten Subang Utara.
"Kami (DPRD Jawa Barat) mendorong Pemerintah Pusat segera mencabut moratorium pemekaran wilayah, dan kita dorong teman-teman di DPRD Jawa Barat yang akan maju ke DPR RI mendorong pula pencabutan moratorium pemekaran wilayah, khususnya untuk wilayah Jabar,” ucap salah seorang anggota DPRD Jabar, Achmad Ru’yat, belum lama ini.(Supra).***