KABARCIREBON - Di 2024 nanti, selain digelar Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari, juga di November bakal dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Plikada). Bahkan, anggaran untuk penyelenggaraan pesta demokrasi di daerah itu sudah masuk di lembaran KUA-PPAS.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon, Ita Rohpitasari menjelaskan, di dalam lembaran KUA-PPAS, untuk penyelenggaraan Pilkada anggarannya sudah dimasukan. Besarannya yakni senilai Rp80 Miliar.
Dan jumlah itu dibagi untuk dua instansi. Yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cirebon. "Untuk KPU dalam KUA-PPAS itu Rp 70 miliar. Bawaslunya Rp 10 miliar," kata Ita, Jumat (22/9/2023).
Ia menjelaskan, anggaran untuk Pilkada itu berbeda dengan Pemilu. Sebab, kalau Pemilu, anggarannya semua dari pemerintah pusat. Sementara untuk Pilkada, anggarannya dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di masing-masing daerah.
"Kalau pemilu, enggak ada anggaran dari APBD. Itu (APBD,red) hanya buat Pilkada. Bentuknya berupa bantuan hibah," ungkap Ita.
Prosesnya, lanjut dia, saat ini tengah diusulkan ke Provinsi. Pihaknya tidak mengetahui, apakah angka tersebut nantinya final atau tidak.
Baca Juga: Sambut Maulid Nabi, MWC NU Kecamatan Weru akan Gelar Weru Bershalawat
"Yang pasti, prosesnya belum selesai. Masih terus dibahas. Kita juga akan melakukan banyak pertemuan untuk membahasnya. Tapi angka itu, sudah masuk," katanya.
Soal clear tidaknya, aku dia, hal ini hubungannya antara yang minta dan pihak yang memberi. Di tahun ini untuk KPU hibahnya senilai Rp10 miliar nanti untuk di perubahan. Bawaslunya belum.
Ia menjelaskan, untuk menghadapi Pemilu 2024 pihaknya juga sudah sering melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu di daerahnya. Pihaknya pun sudah koordinasi untuk memastikan perkembangan tahapan pemilu saat ini.
Baca Juga: Sabulangbentor: Poma Ulah Rek Mungpang ka Kolot
"Kegiatannya sudah sampai sejauh mana. Tahapannya sudah dimulai atau belum untuk Pemilu 2024 nanti," ungkapnya.
Pesta demokrasi yang gelarannya cukup panjang itu, menjadi perhatiannya. Mulai dari Pemilu yang di dalamnya ada Pilpres dan Pileg. Kemudian akan berlanjut dengan Pilkada.
Tentunya, di samping pemilu harus dilewati dengan riang gembira, kesiapan mental dan jaminan kesehatan bagi individu penyelenggara pun, kata dia, harus dipikirkan secara matang.
Baca Juga: U. Kusmana Terpilih Untuk Pimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuningan
"Jaminan kesehatannya seperti apa? Sejauh mana? Adakah BPJS Kesehatannya? BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang kita khawatirkan, berdasarkan melihat proses yang akan berlangsung panjang itu tadi," katanya.
"Karena yang namanya pekerjaan itu tidak hanya pagi, siang sampai malam saja. Bahkan seringnya sampai pagi lagi. Mengawasi 40 kecamatan kesiapan fisik dan mentalnya benar-benar harus terjamin," katanya.
Terkait anggaran Pilkada 2024 pun dibenarkan Bupati Cirebon, H Imron. Menurut dia, pihaknya telah mencanangkan dalam hantarannya, bahwa dana cadangan Pilkada 2024 nilainya sebesar Rp 84,6 miliar.
"Namun ternyata setelah melewati pembahasan, angkanya mengalami penyusutan. Yakni di angka Rp 80 miliar," katanya.(Ismail/KC).***