Fitnah Bertebaran di Tahun Politik, ASN di Majalengka Tanda Tangani Pakta Integritas dan Berikrar Netral

22 November 2023, 17:05 WIB
Bupati Majalengka Karna Sobahi serta Sekda Majalengka dan Ketua Bawaslu Majalengka tengah menyaksikan penandatangana fakta integritas netralitas pada pemilu 2024 yang dilakukan ASN, Rabu 22 November 2023.* /Kabar Cirebon/Foto Tati Purwati/

KABARCIREBON - Menghadapi pelaksanaan pemilu tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Majalengka menggelar penandatanganan Pakta Integritas dan pembacaan ikrar netralitas ASN di sebuah hotel di Majalengka, Rabu 22 November 2023.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Majalengka, Irfan Nur Alam mengatakan, penandatanganan Pakta Integritas dan pembacaan ikrar netralitas ASN merupakan suatu langkah tegas untuk menekankan pentingnya netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu.

Netralitas ASN merupakan pilar krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga ASN harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik, terutama selama proses pelaksanaan pemilu.

Baca Juga: 2.545 Buruh Rokok di Kabupaten Cirebon Dapatkan BLT dari DBHCHT

Kegiatan penandatanganan Pakta Integritas dan pembacaan ikrar netralitas ASN diikuti seluruh ASN yang ada di Kabupaten Majalengka, termasuk di lingkungan sekolah yang dilakukan secara daring.

Bupati Majalengka Karna Sobahi mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan ikrar dan penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk dari netralitas ASN, penguatan regulasi netralitas ASN dalam menghadapi agenda Pemilu 2024.

“Melalui penandatanganan pakta integritas dan pembacaan ikrar ini, ASN dituntut untuk menjaga netralitasnya dan menghindari konflik kepentingan guna menjaga martabat dan etika seorang abdi negara demi menciptakan situasi yang kondusif selama Pemilu berlangsung,” katanya.

Baca Juga: Kasus Kusta di Kabupaten Majalengka Bertambah, Diawali dari Kulit yang Memutih

Dia meminta ASN bisa menggunakan media sosial secara bijak, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.

Namun disisi lain dia mengatakan bahwa pejabat negara, baik presiden, gubernur, bupati dan walikota adalah pejabat politik yang ditunjuk oleh partai, sehingga ketika duduk wajib membela partainya terlebih dirinya yang juga sebagai ketua partai politik.

Disampaikan Karna, Tahun 2024 adalah tahun politik yang akan penuh dengan dinamika, penuh kompetitif, persaingan, bahkan akan terjadi buka bukaan, dan mungkin terjadi juga fitnah bergentayangan.

Baca Juga: Optimistis Cirebon Timur Jadi DOB, FCTM: Luas 925 KM2 Syarat Minimal bagi Kabupaten yang Akan Memekarkan

Saat ini kita menyaksikan di level nasional, dengan pilpres ini nampak bagaimana orang bebas berbicara, menyerang satu sama lain, mengungkit kekurangan dan kelemahan dari setiap pasangan yang bersaing.

“Saya diingatkan dengan kalimatnya Abraham Lincoln, yang mengatakan dalam era politik segala sesuatu bisa diperbuat, ini kalau kita tidak tahu etika dan estetika, bahkan ia mengatakan kalau saudara ingin tahu kekurangan dan kelebihan diri maka ikut kompetisi politik.” ungkap Karna.

Menurutnya, dalam era persaingan politik semua dicari, diungkit dari segala hal, untuk mencari titik titik lemah dalam menurunkan elektabilitas seseorang, ini terjadi didalam pilkades, pilkada, pilgub dan pilpres.

Baca Juga: Masih Belum Kapok, APK Marak di Astanajapura Kabupaten Cirebon, Panwaslu: Akan Panggil Caleg yang Membandel

“Jadi apa yang dikatakan Abraham Lincoln betul adanya.” katanya.(Tati Purwati/Kabar Cirebon)***

Editor: Muhammad Alif Santosa

Sumber: liputan

Tags

Terkini

Terpopuler