KABARCIREBON - Meski deadline usul nama Penjabat (Pj) Bupati Cirebon di tanggal 6 Desember 2023, namun sampai saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat belum juga memprosesnya.
Rencananya untuk menjadwalkan paripurna yang sebelumnya disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Moh. Luthfi hingga kini belum ada kejelasan.
Para wakil ketua DPRD juga mengaku tidak ada penjadwalan rapat paripurna pada rapat Badan Musyawarah (Banmus) sebelumnya.
Baca Juga: Kajian Pemekaran Cirebon Timur, Bupati Imron: Kita Libatkan Akademisi dari Unpad
Alhasil, usul nama Pj Bupati Cirebon seperti dalam surat yang dilayangkan Kemendagri RI kepada para Wakil DRPD Kabupaten Cirebon belum bisa dijawab.
Hal itu seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusia Merdeka.
Menurutnya, sampai saat ini unsur pimpinan DPRD belum memproses nama-nama Pj Bupati yang akan diusulkan ke Kemendagri.
Teguh juga belum bisa memastikan kapan usulan tersebut akan diproses.
"Ini kan ada pemahaman berbeda dari surat Kemendagri terkait pengusulan nama-nama Pj. Surat itu ditujukannya ke ketua dewan dan bisa saja ketua berkirim surat sendiri ke Kemendagri tentang nama-nama Pj Bupati," ujar Teguh, Minggu (3/12/2023).
Namun, idealnya, kalau memang melibatkan unsur pimpinan, terang dia, harusnya dirapatkan tentang siapa nama-nama Pj yang akan diusulkan.
Di samping itu, sampai saat ini belum ada calon Pj yang menjalin komunikasi politik, khusus dengan dirinya sebagai wakil ketua DPRD.
Hanya Teguh mengaku, tidak mengetahui secara pasti ada tidaknnya calon Pj yang menjalin komunikasi politik dengan unsur pimpinan dewan lainnya.
"Waktu kan masih tiga hari lagi. Tapi kalau pihak dewan tidak mengajukan nama-nama ke Kemendagri, itu tidak ada konsekuensi hukumnya. Paling menjadi tanda tanya besar publik. Lihat perkembangan saja ya nanti saya kabari," ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Gerindra, H Subhan menyampaikan, belum adanya nama-nama Pj bupati yang akan diajukan karena saat akan melakukan rapat pembahasan, namun formasi selalu tidak lengkap.
Sampai saat ini belum ada komunikasi dengan ketua DPRD terkait nama-nama yang akan diusulkan le Kemendagri.
"Kemungkinan karena agenda ketua dewan yang sangat padat. Rapat, formasi saja tidak pernah lengkap. Sampai saat ini saya belum pernah dihubungi oleh calon Pj, baik langsung maupun lewat telepon," ujarnya.
Namun Subhan mengaku khawatir, kalau saja pihaknya benar-benar tidak mengajukan nama-nama Pj ke Kemendagri, karena nanti justru akan menjadi bahan penilaian kinerja DPRD Kabupaten Cirebon.
Ini bisa berimbas kepada kiprah, tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Cirebon nantinya.
"Saya berharap kami bisa mengajukan nama-nama Pj bupati ke Kemendagri. Undang-undang kan memberikan kesempatan untuk mengajukan. Dewan itu tidak sendiri, masalahnya ini harus kolektif kolegial. Masih ada waktu tiga hari lagi," ujar Subhan.
Sementara itu, saat hendak dikonfirmasikan, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Moh. Luthfi tidak merespon.
Pesan dan telepon WhatsApp tidak dibalas. Begitupun dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon, Asep Pamungkas, tidak merespon.(Ismail/KC).***