Network
Ia sendiri hanya sebatas memberikan gambaran solusi namun untuk dijadikan rujukan atau tidaknya, terserah saja karena tidak ada kepentingan pribadi apa pun.
Selaku akademisi sudah sewajarnya bersumbangsih pemikiran dengan didasarkan teori study komparatif.
Baca Juga: Naskah Fakta Integritas Sulut Emosi Ketua Dewan karena Ada Poin Pansus Gagal Bayar
“Mudah-mudahan bisa menjadi solusi walaupun dianggap paling pahit. Semoga pula menjadi peredam gejolak yang terasa saat ini,” ucapnya.
Sementara itu, berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah melakukan pemeriksaan sejak 1 Januari lalu hingga sekarang, diharapkan dapat menyentuh sekaligus fokus teliti pada kasus gagal bayar.
Baik yang menyangkut belum dilunasinya dana proyek kepada pihak ketiga sebesar Rp94 miliar atau pun nunggaknya pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) selama beberapa bulan dan tunjangan sertifikasi guru.
Baca Juga: Dana Pokir Rp80 Miliar, F-Tekkad: Eksekutif harus Ada Keberanian Melobi untuk Menutupi Gagal Bayar
Berkaitan solusi rasionalisasi anggaran, Mubarok justru tidak sependapat karena dinilai kurang tepat.
Setidaknya akan berpengaruh cukup signifikan terhadap kondisi anggaran tahun 2023 yang telah disetujui sekaligus disahkan melalui ketuk palu DPRD.
Namun sebenarnya ada lagi solusi terbaik dalam penyelesaian permasalahan gagal bayar. Yakni dengan ditutupi melalui dana hibat yang tidak terikat oleh syarat apa pun. Hanya saja, siapa yang mau menjadi donaturnya.
