Network
KABARCIREBON - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Tomy Hendrawan menyebutkan, untuk pemeliharaan kondisi jalan rusak sepanjang 282 kilometer (KM) di daerahnya membutuhkan anggaran pemerintah sebesar Rp 26 Miliar.
"Berdasarkan hasil survei Desember 2022 kondisi jalan baik dan sedang atau yang disebut kondisi jalan mantap ada 1043 KM. Selanjutnya, kondisi jalan rusak ringan kurang lebih 96 KM, dan kondisi rusak berat 186 KM," kata Tomy, Jumat (10/3/2023).
Tapi kata dia, Pemda Kabupaten Cirebon melalui DPUTR tetap semangat untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan infrastruktur. Apalagi, infrastruktur berupa jalan menjadi pelayanan utama bagi masyarakat.
Baca Juga: Membanggakan, Siswa SMAN 7 dari Cirebon Ini Berhasil Meraih Prestasi di Australia
Tomy juga menyampaikan, kaitan dengan pemeliharaan jalan-jalan di Kabupaten Cirebon, masih berproses, sehingga belum bisa digelar. "Mudah mudahan di awal April atau minggu ketiga bulan Maret pengadaan material yang sudah selesai insya Allah kita akan melakukan pemeliharaan rutin," kata Tomy.
Ia melanjutkan, untuk menangani kondisi jalan rusak tentu harus melalui proses. "Prosesnya itu diantaranya, saat ini kami tengah mempersiapkan terkait pengadaan barang dan jasa, terutama untuk material. Sementara anggaran yang ada di tahun 2023 ini sekitar Rp 2,3 miliar untuk pemeliharaan jalan," ujar Tomy.
Menurutnya, dengan anggaran Rp 2,3 miliar ini hanya bisa untuk menanggulangi 48 ruas jalan atau dengan panjang penanganan sebanyak 162 KM. Dengan anggaran yang ada ini, tentu DPUTR akan memaksimalkannya.
Baca Juga: Pertamina Memastikan Ketersediaan Pertalite Aman untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Cirebon
"Kalau secara ideal, kondisi jalan mantap di Kabupaten Cirebon yang 1.043 KM kalau mau terpelihara dengan baik, maka dibutuhkan alokasi anggaran sekitar Rp 26 miliar, baru bisa ditanggulangi," katanya.
Kondisi jalan yang yang mantap menurut Tomy, harus dilakukan pemeliharaan secara rutin, sedangkan untuk jalan yang rusak sedang harus dilakukan pemeliharaan berkala atau periodik.
"Sedangkan untuk kondisi jalan yang rusak parah harus dilakukan rekonstruksi," katanya.
Baca Juga: Serap Keluhan Masyarakat, Polresta Cirebon Ngopi Bersama
Tomy melanjutkan, kalau awal April atau akhir Maret ini proses pengadaan bisa selesai, maka bisa langsung melakukan pemeliharaan rutin.
"Dibina marga sendiri saat ini mengurus dua kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan total anggaran sekitar Rp 109 miliar yang terdiri dari Rp 2,3 miliar untuk pemeliharaan rutin dan sisanya untuk rekonstruksi," ungkapnya.
Tomy memastikan kalau sebelum lebaran sekitar 40.5 KM jalan yang rusak khususnya ruas strategis akan dilakukan rekonstruksi. Menurutnya, pada tahun 2023 ini Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak didukung oleh APBN. Artinya tidak mendapatkan anggaran DAK dari pemerintah pusat.
"Kalai tahun 2022 lalu Kabupaten Cirebon masih mendapatkan dukungan dari APBN dan APBD I sebanyak Rp 30.7 miliar dengan panjang sekitar 21 KM," katanya.(Ismail/KC).***
Dapatkan informasi terbaru dan populer Kabar Cirebon di Google News.
