Network
KABARCIREBON - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka segera melakukan penertiban Kartu Tani (KT) yang dimiliki masyarakat, melalui inventarisasi ulang kartu tani. Karena disinyalir ada masyarakat yang tidak memiliki sawah atau tidak menggarap sawah, namun memiliki KT.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka Iman Firmansyah mengungkapkan, penertiban kartu tani dilakukan, untuk mengantisipasi dan mengatasi terjadinya kesulitan pupuk di tingkat petani. Karena kuota yang ada dipenyalur tidak diambil pemilik KT.
Selain itu melakukan penataan menghadapi musim tanam kedua (MT 2). Agar petani tidak sampai mengalami kesulitan pupuk, karena alasan tertentu.
Baca Juga: Pangsa Pasar Mobil Negara Tirai Bambu, China Dikabarkan Naik dalam Setiap Tahunnya
Menurutnya, jika saat inventarisasi ulang ditemukan kartu yang dipegang oleh bukan penggarap sawah atau pemilik sawah, maka kartu segera ditarik untuk dihapus serta kepemilikan KT dipindah kepada pemilik atau penggarap sawah.
“Selama ini petani banyak yang mengeluhkan terjadinya kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, bahkan mengatakan terjadi kelangkaan. Padahal sebenarnya tidak demikian, karena kuota pupuk di Majalengka mencukupi, sesuai luas areal sawah yang ada,” tuturnya.
Ia menyebutkan, petani mengalami kesulitan pupuk di antaranya disebabkan adanya sejumlah penyalur, yang tidak berupaya menebus DO pupuknya dari distributor. Karena alasan belum ada uang untuk menebus.
Sehingga pupuk di distributor menumpuk tidak tersalurkan. Kemudian ada penggarap sawah yang tidak memiliki kartu tani, sehingga ketika akan membeli pupuk ke penyalur di wilayahnya, nama yang bersangkutan tidak tercantum di daftar elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang akhirnya tidak akan dilayani oleh penyalur. Karena kuota yang ada, sudah diperuntukan bagi yang terdaftar di e- RDKK.
Selain itu kekurangan pupuk ini disinyalir, karena para petani melakukan pemupukan melebihi dosis yang telah di sesuaikan oleh pemerintah. Misalnya untuk luas sawah 1 hektare, cukup hanya dengan 2,5 atau 2 kwintal pupuk. Namun petani biasanya ingin lebih dari dosis hingga mencapai 3 kwintal.
“Kuota sebenarnya cukup, stok pupuk urea mencapai 37.908 ton dan NPK 15.442 ton. Ditambah pupuk organik, yang sekarang masyarakat perlahan diminta untuk beraalih menggunakan pupuk organik. Agar tanah tidak jenuh. Sementara ini petani diminta untuk terlebih dulu menggunakan pupuk organik dalam jumlah terbatas, dengan mencampur. Namun ke depan perlahan bisa beralih lebih banyak menggunakan pupuk organik,” tuturnya.
Baca Juga: Kapan Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon? Ini Penjelasan Komisi I DPRD
Iman menyebutkan, jumlah pemilik kartu di Kabupaten Majalengka mencapai 160.000 orang, dengan kartu yang telah dicetak kini hampir mendekati 99 persen.
“Bagi pemilik kartu yang dinyatakan tidak aktif, maka yang bersangkutan bisa mengajukan untuk pengaktifan ke Bank Mandiri sebagai penerbit kartu,” ujarnya.
Banyak Manfaat
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Perdana Menjual Produk Sulfur yang Merupakan Pemurnian Minyak BUMI
Menurutnya, mulai 2024 kartu tani bisa menjadi syarat pemberian bantuan subsidi langsung bagi masyarakat penerima bansos dari Kementerian Pertanian, seperti yang pernah dilakukan di masa pandemi.
“Mungkin kartu tani yang sekarang dianggap sesuatu yang kurang penting, Namun ke depan manfaatnya akan banyak, selain sebagai alat menebus pupuk juga syarat penerimaan BLT,” katanya.(Tati/KC).***
Dapatkan informasi terbaru dan populer Kabar Cirebon di Google News.
