Network
KABARCIREBON - Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) untuk menuntaskan masalah yang kerap kali dikeluhkan masyarakat. Yani terkait persoalan jalan rusak dan banjir yang kerap melanda.
Seperti diketahui, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2022 Bupati Cirebon mulai dibahas di DPRD Kabupaten Cirebon. Komisi I sampai IV melakukan pembahasan dengan SKPD-SKPD sesuai mitra kerja mereka.
Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon misalnya, membahas hasil kinerja DPUTR terkait infrastruktur.
Baca Juga: Peringati HBP Ke-59, Rupbasan Cirebon Ziarah ke Makam Menteri Kehakiman di Era Presiden Soeharto
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana menegaskan, bahwa persoalan banjir dan infrastruktur jalan ini harus benar-benar dituntaskan.
"Jangan setengah-setengah. Artinya, butuh keseriusan dan bukan sekadar perencaan. Tapi perlu ada action untuk menuntaskan persoalan jala rusak dan banjir ini," kata Anton.
Soal anggaran, lanjut Politisi Partai Golkar ini, pasti disupport, yang penting kebutuhan untuk masyarakat umum bisa terpenuhi.
"Jalan bagus, ekonomi lancar. Termasuk investasi. Artinya, dampak dari infrastruktur yang bagus itu memberikan multi player efek," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan mengatakan, capaian kinerja atau serapan anggaran di DPUTR cukup bagus. Yakni ada di angka 96 persen. Namun, ada beberapa catatan dari pihaknya untuk DPUTR.
"Untuk bidang Bina Marga, kami mendorong berkaitan dengan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Infrastruktur yang digaungkan di setiap daerah daerah, sebesar Rp 200 miliar untuk di tahun 2024," kata Yoga.
Kemudian, kaitan dengan Sumber Daya Air (SDA) yakni masalah banjir yang menjadi catatan bersama dari sisi ke PU-an. Artinya, kata Politisi Partai Hanura ini, semuanya harus bisa mengedukasi masyarakat terkait sedimentasi sungai yang diakibatkan berbagai faktor.
"Kemudian, harus bisa merelokasi bangunan liar yang menghambat jalannya aliran air sungai," ujar Yoga.
Selanjutnya berkaitan dengan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Bangunan Gedung (BG). Menurutnya, perlu ada penambahan SDM di bidang BG DPUTR ini. Sebab, PAD yang didapat dari BG ini meningkat 360 persen dari sebelumnya.
"Artinya, ketika didukung dengan SDM yang memadai, dipastikan PAD dari retribusi bangunan gedung bisa maksimal. Mengingat, perhari saja bidang BG melayani puluhan pengurusan persetujuan bangunan gedung. Namun, sebelum mengeluarkan persetujuan bangunan gedung, perlu survei di lapangan dengan kondisi yang rill," katanya.(Ismail)
