Network
KABARCIREBON - Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon menilai, penggunaan sistem teknologi informasi (TI) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) belum berjalan optimal.
Hal itu menjadi salah satu sorotan Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon ketika menggelar rapat LKPJ tahun 2022 bersama BKAD, belum lama ini.
"Kami menyoroti banyak hal. Salah satunya terkait belum optimalnya penggunaan sistem teknologi informasi. Sejauh ini hanya ada beberapa SKPD yang sudah terintegrasi," kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Pandi, Senin (10/4/2023).
Padahal menurut Pandi, BKAD Kabupaten Cirebon sebenarnya sudah membuat aplikasi-aplikasi agar semua bisa terkoneksi dengan bagian keuangan. Tetapi nyatanya, sejauh ini masih belum bisa berjalan optimal.
Selain itu, penanganan pengelolaan masalah aset pun menjadi sorotan Komisi II. Sebab, bertahun-tahun program sertifikasi aset Pemda belum juga terselesaikan. Politisi PKB itu pun meminta agar BKAD bisa segera menuntaskannya.
Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya penyerobotan aset, oleh pihak luar.
"Kami mendorong agar semangat pembuatan sertifikasi aset Pemda ini bisa ditingkatkan. BKAD dan BPN harus bisa sinergi. Kalaupun masih ada kelemahan dan kekurangan, apa kira-kira kekurangan kita," katanya.
Karena ia melihat, ketika berkaca pada program nasional (Prona) proses pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) kinerja BPN bisa maksimal. Program terselesaikan secara baik. Dengan SDM yang BPN miliki, ribuan sertifikat bisa diselesaikan.
"Tapi kenapa ajuan dari Pemda setahun hanya dua sampai empat bidang saja yang terselesaikan. Jadi persoalannya di mana? Ini harus diselesaikan. Biar tuntas," katanya.
Menurut Pandi, apakah memang ada pembiayaan yang tidak dipenuhi sehingga SDM di BPN enggan mengerjakan.
"Kalau itu persoalannya, kami meminta BKAD agar menganggarkan untuk pembiayaan operasional di lapangan. Karena selama ini tidak ada biaya. Tidak di anggarkan," lanjutnya.
Adapun untuk serapan anggaran, BKAD dinilai cukup maksimal. Dari total Rp 17,8 miliar pagu anggaran BKAD, 95,2 persennya terserap. Hanya menyisakan Rp 800 jutaan saja di sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
Selain itu, pihaknya juga merekomendasikan agar sumber daya manusia di BKAD ditingkatkan. Khususnya tenaga ahli keuangan. Agar lebih profesional.
"Karena BKAD itu kan merupakan ruhnya Kabupaten Cirebon," kata Pandi.(Ismail)
