Network
Baca Juga: Catat Tanggalnya! Ari Lasso Gelar Konser 3 Dekade Perjalanan Cinta bersama Pertamina
Agus juga menyatakan, modus pembelian lahan milik warga fiktif, dan itu dilakukan oknum pejabat DSPDA Jabar dengan cara menitipkan anggaran kepada kontraktor pelaksana proyek revitalisasi Waduk Darma.
"Akan tetapi faktanya tidak ada pembayaran lahan milik warga, dalam proyek revitalisasi itu. Ini kalau menurut kami sebuah kejahatan yang sangat luar biasa. Selain fiktif, kami juga melihat ada mark-up dana," paparnya.
Agus juga menemukan banyak kejanggalan dalam proyek revitalisasi Waduk Darma di bawah koordinasi DSDA Provinsi Jabar tersebut. Selain itu, lanjut Agus, pada proyek revitalisasi Waduk Darma itu ada dugaan kelebihan bayar Provinsi Jabar kepada pihak kontraktor.
Baca Juga: Dua Kepengurusan Kadin di Kabupaten Majalengka Dianggap Kadin Jabar Tidak Sah
"Untuk total kerugiannya sudah kami hitung, sementara mencapai lebih dari Rp3 miliar," tambahnya.
Tak hanya masalah penggelembungan anggaran, Agus juga menyoroti pekerjaan yang dikerjakan pihak swasta tidak memuaskan, dan tidak sebanding dengan anggaran yang telah digolontorkan Provinsi Jabar.
"Karenanya, kami meminta kepada aparat penegak hukum, Kejati Jabar segera mengusut tuntas dugaan korupsi proyek revitalisasi Waduk Darma. Kami juga akan membuat pelaporan pidana dugaan korupsi tersebut," jelas Agus.
Baca Juga: Kebutuhan Tinggi, Petani di Kabupaten Majalengka Ini Kesulitan Memperoleh Pupuk Bersubsidi
