Network
Sekretaris Desa Ciuyah Kecamatan Waled ini memaparkan, persyaratan administrasi untuk pemekaran telah dilaksanakan dan diserahkan ke bupati untuk dilakukan kajian. Kemudian diberikan ke DPRD kabupaten, provinsi dan pusat untuk masuk dalam prolegnas.
"Kami mendorong pemangku kebijakan agar segera merekomenasikan pemekaran secara total. Bila perlu seluruh perangkat desa wilayah timur yang berjumlah sekira ratusan bis dikerahkan ke Sumber agar rekomendasi segera diterbitkan," tegasnya.
Sutara mencontohkan, kawasan industri menjadi salah satu potensi wilayah timur dan besar kemungkinan sudah mumpuni untuk pendapatan asli daerah (PAD). "Sebagian besar, pabrik berada di wilayah timur dan besar kemungkinan akan banyak pendapatan bagi daerah," ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Pusat mencabut moratorium pemekaran wilayah. Pasalnya, pemekaran sejumlah wilayah di Jawa Barat penting untuk bisa segera direalisasikan.
Sebelumnya DPRD telah menggelar rapat paripurna yang salah satu bahasannya adalah Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Kabupaten Subang Utara. Selain itu, juga penyampaian nota pengantar gubernur perihal usulan persetujuan bersama tentang (CDPOB) Kabupaten Subang Utara.
"Kami (DPRD Jawa Barat) mendorong Pemerintah Pusat segera mencabut moratorium pemekaran wilayah, dan kita dorong teman-teman di DPRD Jawa Barat yang akan maju ke DPR RI mendorong pula pencabutan moratorium pemekaran wilayah, khususnya untuk wilayah Jabar,” ucap salah seorang anggota DPRD Jabar, Achmad Ru’yat, belum lama ini.(Supra).***
