Network
KABARCIREBON - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar membantah dengan tegas tentang pertemuannya dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), H. Uca Somantri beserta jajarannya.
Membahas persiapan pelantikan atau mutasi kepala sekolah (Kepsek) sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) karena hal itu tidak benar.
"Saya tidak membahas masalah persiapan pelantikan atau mutasi kepsek," ucap Sekda Kabupaten Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar, Senin 19 Juni 2023.
Baca Juga: CATAT, Ini Jadwal Layanan SIM Keliling di Wilayah Kabupaten Kuningan
Menurut ketua dewan pertimbangan pengangkatan kepsek, dirinya berdiskusi dengan kepala Disdikbud mengenai beberapa hal yang cukup penting demi kemajuan dunia pendidikan.
Apalagi masa jabatan Bupati Kuningan, H. Acep Purnama dan Wakil Bupati H.M. Ridho Suganda akan habis pada tanggal 4 Desember 2023 mendatang.
Yakni, adanya informasi rencana perubahan ke depan tentang ketentuan aturan dalam proses perekrutan calon guru penggerak (CGP) yang kini sudah memasuki 8 angkatan.
Karena ia pun sempat menanyakan ketentuan mengenai guru penggerak untuk menjadi calon kepala sekolah (Cakep).
Tapi pihak Disdikbud mengaku tengah berkomunikasi sekaligus berkonsultasi kepada pihak terkait supaya mendapatkan kejelasan sebagaimanamestinya.
Lalu, pembahasan tentang kajian penajaman kembali Kuningan menuju Kabupaten Pendidikan.
Termasuk sejauhmana progres rehabilitasi sekolah serta perpustakaan dan unit sekolah baru (USB) serta hal lainnya yang menyangkut pencapaian visi bupati dan wakil bupati.
Disinggung kapan waktu pelaksanaan pelantikan kepsek SD dan SMP yang kekosongan kepemimpinannya sudah mencapai puluhan sekolah, Dian mengaku belum tahu.
Disdikbud sendiri masih berkonsultasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar karena sekarang ini pengangkatan kepsek mesti ada kejelasan semacam SK Bupati Kuningan.
Baca Juga: Dalam Suasana Haru, Bupati Kuningan Melepas 327 Calon Tamu Allah
"Jadi untuk pelantikan kepsek masih dibahas di tataran Disdikbud sebab ada mekanisme yang harus ditempuhnya," tuturnya.
Namun mengenai banyaknya sekolah yang ditangani pelaksana tugas (Plt), tambah Dian, dirinya sempat menanyakannya pula.
Karena izajah atau surat tanda tamat belajar (STTB) dan raport mesti diselesaikan sebagaimanamestinya. Jawaban kepala Disdikbud bahwa hal tersebut tengah diurus dan diselesaikan.
Baca Juga: Lapangan Legendaris Ciweri Melahirkan Pesepak Bola Hebat Kuningan
Kasubag Umum Disdikbud Kabupaten Kuningan, Hipa Fahmi meluruskan maksud dari keterangannya sebelumnya.
Bahwa pertemuan Disdikbud dengan sekda, bukanlah membahas tentang persiapan pelantikan kepsek tetapi hanya seputar regulasi yang menjadi acuannya.
Sedangkan untuk guru penggerak yang akan dilantik menjadi kepsek telah diseleksi oleh Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdikbud.
Namun untuk mekanisme proses seleksinya, disarankan ditanyakan langsung kepada H. Pipin Mansur Aripin selaku kepala bidang (Kabid)-nya.
Sebelumnya, sejumlah kepsek di wilayah Kabupaten Kuningan mempertanyakan atas diulur-ulurnya proses pelantikan.
Karena berdampak pada tidak jelasnya penyampaian informasi yang diberikan oleh Disdikbud sehingga membuat mereka menjadi kebingungan.
Apalagi saat ini ada yang harus segera ditanda tangan oleh para kepala sekolah baik SD maupun SMP.
Berupa surat tanda tamat berlajar (STTB) atau ijazah dan raport. Sedangkan hingga saat ini masih banyak sekolah yang ditangani oleh plt. (Iyan Irwandi/KC)***
Dapatkan informasi terbaru dan terpopuler dari Kabar Cirebon di Google News
