Network
KABARCIREBON - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan 4.791 siswa yang dicoret dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2023 bukan berarti berhenti sekolah.
Gubernur Ridwan Kamil mengatakan, mereka masih memiliki peluang yang sangat terbuka untuk melanjutkan ke SMA/MK di luar sekolah yang dituju.
"Dibatalkan dalam PPDB bukan berarti tidak sekolah. Tetap harus melanjutkan ke sekolah. Silakan pilih sekolah lain," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat dikonfirmasi wartawan, Rabu, 19 Juli 2023 usai membuka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Provinsi Jawa Barat di Hotel Aston, Cirebon.
Baca Juga: Terdaftar Double di 2 Parpol, Carkim Tegaskan Masuk Bacaleg NasDem
Ridwan Kamil di hadapan ratusan wartawan di Cirebon mengaku, sebagai seorang Gubernur, ia harus berani mengambil keputusan membatalkan 4.791 siswa yang bermain curang dalam ketentuan PPDB SMA/MK.
Sebab, jika sebagai seorang gubernur membiarkan hal itu, maka bisa menjadi preseden buruk dalam PPDB ke depannya.
"Karena itu, saya harus mengambil keputusan membatalkan 4.791 siswa yang mengakali aturan PPDB," tuturnya.
Baca Juga: Kepala SMAIT Akmala Sabila: PPDB Bukan Ajang Kecemburuan dalam Mendapatkan Peserta Didik
Sebanyak 4.791 siswa yang dibatalkan kelulusan PPDB karena terungkap menyiasati surat keterangan domisili atau kartu keluarga (KK).
Menurut Ridwan Kamil, pencoretan itu sebagai bentuk pelajaran agar pendaftar PPDB mengikuti ketentuan.
Ridwan Kamil mengatakan pihaknya akan mengevaluasi persoalan atau aduan pada PPDB tahun 2023 ini.
Baca Juga: Prestasi, Ridwan Kamil Sebut Angka Kemiskinan Jabar Menurun
Menurut dia, evaluasi juga akan dilakukan dengan pemerintah pusat. Termasuk soal masalah fasilitas di sejumlah wilayah.
Dalam akun Twitternya, Ridwan Kamil juga mengungkapkan 4,791 siswa dibatalkan keikutsertaannya dalam PPDB 2023 di level SMA/K dan SLB karena melakukan kecurangan dengan membohongi dan mengubah domisili di Kartu Keluarga.
"Dan tim pengaduan PPDB Jawa Barat akan terus melakukan investigasi lanjutan, bagi yang di kemudian hari ditemukan kecurangan serupa," ujarnya.
Baca Juga: FIM Laporkan Panji Gumilang, Polisi Indramayu Bakal Meminta Keterangan dari Pelapor
"Sistem diciptakan untuk seadil-adilnya akses hak pendidikan dengan mengutamakan warga setempat terdekat," katanya.
"Sistem zonasi ini memang masih banyak kekurangan, karenanya akan dilakukan evaluasi untuk dibahas bersama dengan Kemendikbud agar tahun depan bisa lebih adil dan lebih sempurna. Hatur Nuhun," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Disdik Jawa Barat, Wahyu Mijaya mengatakan, dari 4.791 siswa yang dibatalkan pendaftarannya, 1.635 berasal dari Kabupaten Bogor. Rata-rata pelanggarannya adalah manipulasi data.
Baca Juga: Lagi Polisi Indramayu Gerebek Gudang Miras, Hasilnya Ditemukan Puluhan Liter Tuak Siap Edar
Di urutan kedua ada Kabupaten Bekasi dengan 589 calon siswa dan Kabupaten Bandung 410 calon siswa yang terpaksa dibatalkan karena terindikasi melakukan praktik curang ketika proses PPDB.
Mereka terungkap mensiasati kartu keluarga, data akademik, hingga dokumentasi prestasi agar bisa lolos PPDB.
"Paling banyak memang soal dokumen, KK, sertifikat, dokumen tidak asli, kemudian ketidaksesuaian titik koordinat," tambahnya.***
