“Sebelumnya, diberikan kesempatan juga kepada daerah lain bahwa dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tersedia. Hal ini, kami sudah memberikan instruksi langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab. Kuningan terkait untuk segera melengkapinya, karena peluang-peluang masih ada.
Ini yang kami butuhkan, karena Kuningan termasuk daerah rawan bencana yang memerlukan perhatian bersama. Mengingat keterbatasan anggaran dari APBD, semoga dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi juga dapat terealisasi, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin,” harap H Dian.
Baca Juga: Di Kuningan Ada Kampung Bebas Narkoba, Ini Kata Kapolres
Deputi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBA, Said Ashim, mengemukakan bahwa bencana merupakan tanggung jawab bersama semua pihak.
Bencana selalu berdampak luas, sehingga kerusakan tersebut perlu dibangun kembali melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, aman, berkelanjutan dan mengurangi risiko.
Diingatkan dia,perlu diwaspadai bahwa fenomena kekeringan mulai meningkat, terutama dalam kondisi kemarau dengan fenomena El Nino. Langkah-langkah pencegahan diperlukan untuk mengatasi krisis air dan kekeringan.
Pemerintah telah berusaha memberikan bantuan seperti penyaluran air bersih bagi daerah yang membutuhkan, persediaan cadangan pangan di daerah-daerah yang berisiko tinggi terkena kekeringan, serta peningkatan kapasitas dalam menghadapi bencana kekeringan.
“BNPB berkontribusi khusus pada Jawa Barat dalam menghadapi musim kemarau dan kebakaran hutan. Saat ini, Indonesia telah mengalami 2.657 bencana, sebagian besar adalah bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem. Kini, kekeringan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan juga semakin meningkat,” ungkapnya. (Emsul/KC) ***
Dapatkan informasi terbaru dan terpopuler dari Kabar Cirebon di Google News