Network
KABARCIREBON - Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) masih dianggap sebelah mata. Satuan pendidikan keagamaan non formal ini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah, meski perannya dalam membentuk anak bangsa memiliki akhlakul karimah sangatlah besar.
Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI Dapil Jawa Barat (Jabar) VIII dari PPP, Muhammad Shofy menilai, MDTA, majelis taklim, tajug atau mushola penting untuk diperjuangkan agar mendapatkan apresiasi dan perhatian dari pemerintah yang selama ini belum tersentuh.
Sampai sekarang, kata pria yang juga disapa Gus Shofy ini, partainya masih tetap memperjuangkan tiga hal. Yakni Iman, Islam dan Ihsan. Bahkan, kata dia, PPP juga menjadi salah satu partai di perlemen yang mengantarkan UU Pesantren ditetapkan pada 2019.
Artinya setelah munculnya UU Pesantren itu, ponpes, madrasah, majelis taklim, tajug-tajug mendapatkan perhatian dari pemerintah, meskipun belum menyeluruh. Dan sampai sekarang masih perlu dikawal. Apalagi madrasah diniyah yang hanya mengandalkan patungan dari para wali murid.
"Maka pemerintah harus hadir di madrasah diniyah, pemerintah harus hadir di majelis taklim, di tajug-tajug dan seterusnya," kata Gus Shofy, saat menghadiri kegiatan memeringati Maulid Nabi SAW dan Haul Jam'iyah Kaula Muda, di halaman Madrasah Raudlatul Muta'alimin Desa Warujaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Senin (9/10/2023) malam.
Putra Pengasuh Ponpes KHAS Kempek Cirebon, KH Muhammad Musthofa Aqiel ini menjelaskan, jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah formal tentu sangatlah jauh, sebab sekolah-sekolah sudah sejak dulu diperhatikan pemerintah. Kesejahteraannya telah dijamin oleh pemerintah.
"Maka perjuangan kita yakni madrasah-madrasah diniyah harus setara dengan sekolah-sekolah dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah," ujar Gus Shofy.
Dan hal itu, menurutnya perlu diperjuangan melalui suara-suara para kiai, suara-suara ulama di parlemen. Hal itu juga sejalan dengan tekad dan semangat ayahnya yang juga menjabat Ketua Majelis Syariah PPP. Menurutnya, sudah saatnya memperjuangkan amal ma'ruf nahi munkar lewat konstitusional.
