Komisi III Desak Bupati Cirebon Kurangi Anggaran SKPD di Mal Pelayanan Publik, Ini Alasannya

- 17 Oktober 2023, 13:34 WIB
Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon Yoga Setiawan (kanan) minta Bupati Cirebon kurangi anggaran SKPD menyusul tidak maksimalnya fungsi mal pelayanan publik. Foto Mal Pelayanan Publik (kiri)
Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon Yoga Setiawan (kanan) minta Bupati Cirebon kurangi anggaran SKPD menyusul tidak maksimalnya fungsi mal pelayanan publik. Foto Mal Pelayanan Publik (kiri) /Kabar Cirebon/Foto Ismail/

Untuk itu, Yoga meminta Bupati segera membuat Perbup yang mengatur secara teknis. Supaya, MoU yang sudah berjalan mempunyai payung hukum yang jelas. Kalau tidak segera dibuatkan Perbup, maka SKPD terkait akan berbuat sesukanya tanpa mematuhi isi MoU.

"Buktinya sekarang begini terus. Bupati kan katanya sudah melakukan evaluasi dan sudah memanggil mereka. Tapi, pelayanan MPP masih sepi," ujarnya.

Baca Juga: Ini 20 Alamat Pedagang Gado Gado yang Enak di Kabupaten Bogor, Coba Cicipi Gado Gado Mawar dan Gado Gado Budeh

Yoga mengaku, kenapa dirinya berkomentar keras di media, terkait sulitnya perizinan di Kabupaten Cirebon. Salah satunya karena tidak berfungsinya MPP seperti yang diharapkan awal. Padahal kalau MPP berjalan sesuai dengan fungsinya, maka proses perizinan akan cepat selesai.

"Contoh tuh Kabupaten Majalengka. Meskipun belum ada MPP tapi sistem yang sudah ada melebihi MPP di Kabupaten Cirebon. Jadi proses perizinan tidak berbelit dan justru mempermudah. Ini karena regulasinya sudah jelas. Semua SKPD kompak," kata Yoga.

Dengan kondisi seperti itu, lanjutnya, justru saat banggar pembahasan proyek MPP, dirinya sempat menolak keras. Hal itu karena belum adanya sistem yang akan diterapkan kalau saja MPP jadi terbangun. Benar saja, keberadaan MPP saat ini wajib dipertanyakan karena kinerja sama sekali tidak maksimal.

Baca Juga: TAPD Kota Cirebon Sampaikan Ekspose Raperda tentang Penyertaan Modal Perumda PAM Tirta Giri Nata

"Nanti saat rapat Komisi III yang akan mengundang bupati dan dinas terkait, saya akan tanyakan masalah ini. Dinas terkait harus bisa menjelaskan dan mempertanggung jawabkan, kenapa tidak menempatkan perwakilan di MPP. Saya akan bedah kenapa MPP sampai sepi," lanjutnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon yang ada di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selalu sepi. Skat-skat ruangan untuk masing-masing pelayanan dari SKPD selalu kosong, tak ada petugasnya.

Sehingga, tak heran jika banyak yang menilai dan hasil mengevaluasi pihak terkait, MPP Kabupaten Cirebon tidak maksimal. Bahkan, hal itu juga diakui Kepala DPMPTSP setempat, Dede Sudiono.(Ismail/Kabar Cirebon)

Halaman:

Editor: Muhammad Alif Santosa

Sumber: liputan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah