Network
KABARCIREBON - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon yang ada di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selalu sepi. Skat-skat ruangan untuk masing-masing pelayanan dari SKPD selalu kosong, tak ada petugasnya.
Sehingga, tak heran jika banyak yang menilai dan hasil mengevaluasi pihak terkait, MPP Kabupaten Cirebon tidak maksimal. Bahkan, hal itu juga diakui Kepala DPMPTSP setempat, Dede Sudiono.
Menurut dia, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dan memaksa SKPD terkait, agar perwakilannya berkantor di gedung MPP Kabupaten Cirebon. Meskipun sudah ada MoU tiap dinas dengan DPTMPTSP, namun semua dikembalikan kepada kemauan masing-masing dinas yang terkait.
Baca Juga: Peringatan HSN Bakal Diramaikan dengan Pekan Raya Cirebon
Bahkan, lanjut dia, sudah beberapa kali baik Sekda maupun Bupati Cirebon, melakukan evaluasi. "Hasilnya evaluasi itu menyebutkan pelayanan MPP kurang maksimal," ungkap Dede, Senin 16 Oktober 2023.
Seperti diketahui, MPP Kabupaten Cirebon telah diresmikan sejak tanggal 30 Januari 2023 lalu. Tujuan dibuatnya MPP tersebut, supaya masyarakat yang akan mengurus izin disatukan dalam satu gedung.
Dengan adanya MPP ini, masyarakat akan menjadi lebih mudah dan praktis, dalam mengurus keperluan terkait administrasi dan hal lainnya. Sayangnya sejak dilaunching, hanya beberapa bulan saja MPP ramai, masing-masing skat ruangan dipenuhi petugas dari SKPD terkait.
Baca Juga: DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW
Di dalam MPP tersebut terdapat 38 instansi dan memberikan 134 layanan. Namun terlihat, hanya ada satu dua petugas saja dari perwakilan Provinsi Jabar. Selebihnya, perwakilan beberapa SKPD terkait dari Pemkab Cirebon, tidak terlihat.
