Network
KABARCIREBON - Anggota Komisi VI DPR RI, HE Herman Khaeron (Hero) bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kamis (16/11/2023) sore, mensosialisasikan peran KPPU dalam memberantas monopoli ekonomi.
Kegiatan yang dipusatkan di aula Hotel Trisula Indramayu tersebut menghadirkan dua orang narasumber, yakni Pembina UMKM Yayasan Mitra Sehati Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu Hj Ratnawati, Kepala Kanwil III KPPU Lina Rosmiati serta para peserta dari kalangan mahasiswa/mahasiswi dan para pelaku usaha.
Dalam sosialisasi itu, para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya seputar peran KPPU.
Kepada awak media, Anggota Komisi VI DPR RI, Hero mengatakan, reformasi menghasilkan berbagai lembaga yang dibutuhkan agar bisa memberikan iklim usaha yang lebih fair, kondusif, efesien dan efektif.
Kemudian muncul UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha dan lahirlah KPPU untuk menjawab amanah reformasi.
"Saat ini, posisi KPPU terus diperkuat dan UU ini hanya diberikan hak ekstrateritorial secara perdata. Mereka bisa menyidangkan berbagai kasus yang terindikasi monopoli dan kartel dengan hukuman berupa denda," jelasnya.
Dikatakan Hero, hari ini akan ditetapkan 9 anggota baru KPPU untuk bisa menghasilkan berbagai norma dalam UU dalam revisi yang dapat memperkuat posisi dan eksistensi KPPU.
"Hal lain yang kami soroti, bagaimana kita mengembangkan UMKM, KPPU membuka ruang, jalan dan arah supaya 60 juta UMKM bisa tumbuh dan berkembang," ungkapnya.
Sementara itu, Pembina UMKM Mitra Sehati Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu, Hj Ratnawati menyampaikan, peran UMKM dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara dinilai penting.
"UMKM memiliki kontribusi besar dan krusial bagi perekonomian Indonesia, termasuk dalam menghadapi dua situasi sulit," terangnya.
Di tempat yang sama, Kepala Kanwil III KPPU, Lina Rosmiati menjelaskan, anak muda harus lebih peduli dan sadar terhadap dunia persaingan usaha, termasuk peran KPPU.
“Karena setelah mengenal tugas dan fungsi KPPU, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan ketika ada pelanggaran persaingan usaha. Mereka bisa melapor dan memberikan informasi yang penting, baik melalui website maupun media sosial,” terangnya. (Ratno)
