Network
“Agar belanja negara berjalan makin baik, keuangan pusat dan daerah lebih konvergen, dan berbasis outcome, kita juga mengonsolidasikan keuangan Pemerintah Pusat dan daerah melalui Undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Beleid ini menjadi modal penting bagi Pemerintah melakukan reformasi kebijakan belanja pada tahun 2023 lalu dan ke depan,” katanya.
Baca Juga: Diprediksi Padat Kendaraan, Begini Rekayasa Arus Lalu Lintas Malam Tahun Baru 2024 di Kota Cirebon
Menghadapi situasi ekonomi dan keuangan global yang tidak menentu, lanjut dia, Badan Anggaran DPR dan Pemerintah sepakat, melalui APBN 2023 dan 2024 memberikan perlindungan maksimal bagi keluarga miskin. APBN harus diposisikan sebagai shock absorber, berperan penahan guncangan. Itu sebabnya anggaran perlindungan sosial ditebalkan pada tahun 2023 dan 2024. Oleh karena itu, kebijakan ini jangan disalahgunakan sebagai kebijakan sinterklas pada masa Pemilu.
“Karena penebalan anggaran perlinsos inilah kita berhasil menjaga daya beli rumah tangga. Kita paham betul, pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan sangat besar. Oleh sebab itu, inflasi yang menjadi momok di banyak negara selama dua tahun terakhir mampu kita kendalikan cukup baik. Tren angka inflasi sepanjang 2023 terus turun, dari awal tahun inflasi mencapai 5,2 persen menjadi 2,9 persen pada Desember 2023,” beber Said.
Yang menggembirakan, terang Said, konsumsi rumah tangga sebagai tiang utama pertumbuhan ekonomi nasional terus tumbuh positif sejak kuartal II 2021. Selama rentang 2023 perekonomian tumbuh, pihaknya memperkirakan tahun 2023 pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen. Berhasil pulih kembali sejak kuartal II 2021.
Baca Juga: Cara Membuat Ikan Bakar yang Lezat di Malam Tahun Baru 2024
“Sepanjang 2023 kita menghadapi tekanan berkelanjutan nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS. Hal ini imbas dari kebijakan suku bunga tinggi yang ditempuh oleh The Fed. Namun alhamdulillah kita berhasil imbangi permainan ini dengan baik, meskipun kita sempat khawatir kurs Dolar AS menyentuh batas psikologis di atas Rp 16.000,” sebut dia.
Said mengatakan, ketergantungan Indonesia terhadap Dolar AS terus dikurangi, Badan Anggaran DPR terus memberikan dorongan agar Bank Indonesia makin inovatif. BI terus pun terus mengembangkan kerja sama bilateral dan multilateral untuk menciptakan pembayaran internasional lebih variatif.
“Belajar dari krisis moneter tahun 1997, DPR bersama Pemerintah terus memperkuat industri keuangan nasional. Pada tahun 2023 lalu kita bekali Pemerintah dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Sesuai pepatah, ambil payung sebelum hujan,” ujar Said.
Baca Juga: Tips Memilih Ikan Segar Tahun Baru 2024, Jangan Sampai Tertipu
