Network
Baca Juga: BKAD Kabupaten Cirebon Berhasil Sumbang PAD Rp 4,7 Miliar Hasil Lelang Mobdin
“Jadi nanti mulai Januari 2024, BPS akan merilis tingkat inflasi indikatornya bukan hanya Kota Cirebon saja, tapi ada Kabupaten Majalengka. Karena Majalengka masuk wilayah kerja kami, nanti kami melakukan asesmen terkait dengan kondisi inflasi,” katanya.
Hestu mengatakan dengan ditetapkannya Kabupaten Majalengka sebagai kota IHK, maka Badan Pusat Statistik (BPS) setempat akan menghitung laju inflasi di daerah tersebut untuk Januari tahun depan.
Hestu mengemukakan selama 2023 laju inflasi di Kota Cirebon berada dalam tren penurunan dan sudah kembali pada target sasaran inflasi.
Baca Juga: BKAD Kabupaten Cirebon Berhasil Sumbang PAD Rp 4,7 Miliar Hasil Lelang Mobdin
Hal itu berkat kinerja dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), yang selalu berusaha menjaga stabilitas harga pangan agar tidak melonjak sehingga laju inflasi di Kota Cirebon tetap terjaga.
“Karena di awal 2023, kita sempat mengalami shock di Januari karena inflasi bulanan di Kota Cirebon mencapai 1,1 persen. Bukan hanya tertinggi se-Jawa, tapi di tingkat nasional. Dengan koordinasi dan sinergi bersama pihak lainnya, inflasi kita sudah stabil. Mendekati akhir tahun bisa meredam laju inflasi,” katanya.
Mantan Bupati Majalengka, H Karna Sobahi dengan penetapan sebagai kota IHK, maka inflasi bulanan di Kabupaten Majalengka akan dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mulai Januari 2024.
Baca Juga: BKAD Kabupaten Cirebon Berhasil Sumbang PAD Rp 4,7 Miliar Hasil Lelang Mobdin
"Alhamdulilah kami sangat bersyukur. Tentunya penetapan sebagai kota IHK baru tidak terlepas dari kerjasama seluruh lapisan masyarakat Majalengka. Semoga Majalengka kedepan akan semakin maju dan sejahtera kedepannya," kata Karna melalui pesan singkatnya. ***
