Network
KABARCIREBON - Persoalan ambruknya gapura tradisional Alun-alun Taman Pataraksa terus bergulir. Berbagai spekulasi pun muncul di tengah publik. Mengingat buruknya kontribusi bangunan tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan mengatakan, ambruknya gapura Alun-alun Taman Pataraksa dapat dilihat dari dua sisi. Pertama soal pengawasannya dan kedua soal perencanaan dari tim teknis.
Menurutnya, seluruh dinas yang mengerjakan pekerjaan sipil biasanya minim orang teknis. Sebab, orang teknisnya kumpul di DPUTR. Seyogyanya, seluruh pembangunan sipil diharuskan adanya rekomendasi dari DPUTR dulu. Kontruksi yang dihasilkan oleh dinas lain pastinya berbeda dengan kontruksi dari DPUTR.
Baca Juga: DPRD Kabupaten Cirebon Tetapkan 17 Raperda untuk 2024
Sebut saja, Disdik, DLH serta dinas yang menyelenggarakan pekerjaan fisik. Itu harusnya mendapatkan persetujuan dulu dari DPUTR. Artinya, orang yang meraciknya harus kompeten.
"Seperti DLH, itu kan kaitannya dengan lingkungan hidup. Walaupun mereka sebagai pengguna anggaran, tapi apakah ada orang teknisnya? Kan ngga ada," kata Yoga, belum lama ini.
Yang ada, lanjut Yoga, hanya dari konsultan. Harusnya, konsultan bisa tukar pikiran, berkonsultasi dengan orang dinas DPUTR. Ia mengaku akan menyampaikan kepada bupati, ke depan harus ada persetujuan DPUTR terlebih dulu seandainya ada hubungannya dengan proyek pekerjaan fisik yang membutuhkan anggaran besar.
Baca Juga: Pemdes Belawa Kabupaten Cirebon Realisasikan Dana Desa Tahap III untuk Pemasangan Paving Block
"Mereka harus tahu juga. Dinas paling teknis ya DPUTR dong. Kalau misalkan DLH, Disdik maupun Disperindag, emang mereka punya orang teknis? Kan enggak. Makanya dari segi administrasi juga harus dibereskan. Jadi ini dibilang kelalaian bersama," katanya.
Yang terjadi sekarang, sambung Yoga, saat dikonfirmasi ke DPUTR, apakah ada persetujuan dari DPUTR, ternyata tidak ada.
