Network
KABARCIREBON - Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon mencatat, mayoritas partai politik (Parpol) di daerahnya belum menyerahkan laporan pertangungjawaban (LPJ) hibah bantuan politik (Banpol). Hal itu tentunya bakal menghambat pemberian banpol berikutnya di tahuan 2024 ini.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Cirebon, Ita Rohpitasari mengingatkan parpol penerima hibah banpol untuk segera menyelesaikan LPJ banpol 2023.
Pihaknya mengaku sudah mengedarkan surat yang isinya menyebutkan bahwa parpol penerima bantuan diberikan tenggang waktu, sampai 31 Januari 2024 untuk menyelesaikannya.
"Ketentuan itu sesuai arahan dari Kemendagri Nomor: 900.1.10/e-1/Polpum terkait Percepatan Pelaporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023," ujar Ita, Kamis (18/1/2024).
Menurut Ita, sesuai arahan Kemendagri RI, parpol wajib melaporkan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber pada APBD kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Dalam rangka optimalisasi penggunaannya, diharapkan bantuan keuangan tahun anggaran 2024 dapat lebih awal diterima dan digunakan oleh parpol untuk peningkatan pelaksanaan pendidikan politik," ungkap Ita.
Makanya, lanjut dia, parpol penerima hibah bantuan keuangan dari APBD pada tahun anggaran 2023 segera melakukan percepatan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan kepada BPK.
"Itu sebagai dasar penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menjadi syarat pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran 2024," katanya.
