Network
KABARCIREBON - Satnarkoba Polres Indramayu berhasil menciduk dua pelaku pengedar obat keras terlarang (OKT). Dari tangan HA (26 tahun) dan AF (32 tahun), warga Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, polisi menyita 1.419 butir obat keras sediaan farmasi yang siap edar.
Kedua orang ini bersama barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk menjalani pemeriksaan.
Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar melalui Kasat Resnarkoba AKP Otong Jubaedi membenarkan pengungkapan itu, Minggu (21/1/2024.
Baca Juga: Gubernur DIY dan Kapolri Gelorakan Pemilu 2024 Damai
Menurut dia, penangkapan terhadap kedua pelaku dilakukan pada Rabu, 17 Januari 2024. Dimana AF ditangkap sekitar pukul 19.30 WIB dan HA sekitar jam 18.30 WIB.
"Penangkapan ini berawal dari informasi mengenai peredaran obat terlarang di wilayah tersebut. Saat dilakukan penggeledahan, petugas berhasil mengamankan sejumlah uang tunai yang diduga sebagai hasil penjualan obat, " kata otong didampingi Kasi Humas AKP Saefullah.
Ribuan obat sediaan farmasi yang tidak ada izin resminya itu didapati dari AF warga Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu sebanyak 1.067 tablet, dan dari pelaku HA warga Kecamatan Gabuswetan sebanyak 352 tablet.
Baca Juga: Joget Gemoy Warnai Kampanye Prabowo di Majalengka
"Barang bukti itu kita dapati saat petugas melakukan penggeledahan di rumahnya. Mereka juga mengakui perbuatannya mengedarkan barang tersebut, " ujar Otong.
Karena perbuatannya, kedua pelaku bakal dijerat dengan Pasal 435 dan/atau Pasal 436 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
"Kami tetap komitmen dalam memberantas peredaran obat terlarang dan sediaan farmasi tanpa izin, " tegasnya.
Baca Juga: Prabowo Kampanye di Majalengka Didampingi Maruarar Sirait, Ini Reaksi Ketua DPC PDIP Karna Sobahi
Kepada masyarakat, lanjutnya, dihimbau untuk ikut berperan aktif memberikan informasi terkait praktik ilegal semacam itu.
Hal ini guna menciptakan lingkungan yang sehat dan aman dari peredaran sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan.***
