Network
KABARCIREBON - Tahun 2024 Kabupaten Majalengka menerima kuota program Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL) sebanyak 40.000 bidang tanah untuk tiga kecamatan yang belum pernah mendapat program tersebut.
Pemerintah Kabupaten Majalengka masih meminta tambahan mengingat masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat termasuk tanah milik pemerintah.
Menurut keterangan Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi penambahan kuota berpeluang besar mengingat masih banyaknya bidang tanah milik masyarakat Kabupaten Majalengka yang status kepemilikannya belum bersertifikat, kepemilikannya baru berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
Baca Juga: Bappeda Kuningan Selenggarakan Konsultasi Publik Bahas Dua Agenda Penting
“Saya telah memohon tambahan untuk Kabupaten Majalengka dari kuota 40.000, mengingat di Kabupaten Majalengka ini baru 38 persenan bidang tanah yang bersertifikat,” ungkap Dedi akhir pekan kemarin saat penyerahan sertifikat tanah di BIJB yang dilakukan PJ Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin.
Disampaikan Dedi, pensertifikatan tanah melalui program PTSL dianggap paling epektif dan sangat murah serta prosesnya lebih cepat jika dibanding mensertifikatkan tanah secara insidentil. Belum lagi proses yang dianggal lebih sulit .
“Melalui PTSL selama silsilah kepemilikannya jelas dan datanya jelas bisa lebh cepat, mudah dan murah,” katanya.
Baca Juga: Kasihan Petani Desa Pranggong Indramayu Menjerit, Sudah 3 Hari 50 Hektar Sawahnya Terendam Banjir,
Kepala BPN Kabupaten Majalengka Wendi Isnawan menyatakan Maalengka Tahun ini mendapat quota 40.000 sertifikat melalui PTSL, namun kini pihaknya masih terus mengupayakan penambahan jumlah melalui BPN Provinsi Jawa Barat.
"Permohonan tambahan jumlah ke Provinsi, insyaallah 80 ribu sertifikat. Itu untuk tiga kecamatan. Masing - masing Kecamatan Jatiwangi, Kadipaten dan Kasokandel. Tahun kemarin 60 ribu juga setelah pemgajuan permohonan tambahan," ungkap Kepala BPN Wendi Isnawan.
