"Perda yang baru harus ada Perwali yang merujuk kepada peraturan Kementerian Keuangan. Akan tetapi, sampai hari ini belum ada Perwali yang mengatur kenaikan tarif PBB tersebut," katanya.(Fanny)
-
Minggu, 30 Juni 2024 -
Network
-
Network
"Perda yang baru harus ada Perwali yang merujuk kepada peraturan Kementerian Keuangan. Akan tetapi, sampai hari ini belum ada Perwali yang mengatur kenaikan tarif PBB tersebut," katanya.(Fanny)
Editor: Fanny Crisna Matahari
