Network
KABARCIREBON - Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kuningan diritual oleh kelompok masyarakat yang mengantasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat Front Reformasi Total (LSM Frontal) di Jalan Siliwangi depan kantor pendopo setempat, Selasa 25 Juni 2024.
Mereka membacakan doa-doa dalam kondisi duduk bersila mengHadap pagar kantor Pemda Kabupaten Kuningan yang dijaga aparat, sembari sebagian pendemo melakukan orasi mempertanyakan kenaikan anggaran khusus lingkup Setda yang mencapai Rp81 miliar karena bertentangan dengan semangat rasionalisasi yang selalu digembor-gemborkan.
Ritual yang dilakukan sebagai bentuk upaya batiniah untuk memohon kepada Sang Pencipta Kabupaten Kuningan terbebas dari berbagai permasalahan karena kondisi keuangan Pemda di tahun 2024, dianggap bukan semakin baik tetapi sebaliknya, defisit membengkak sehingga sangat merugikan masyarakat.
Baca Juga: Anggaran Setda Nambah Rp30 Miliar, LSM Frontal Tuding Pj Bupati Kuningan dan Pimpinan DPRD Main Mata
Di akhir masa jabatan kepemimpinan pasangan Bupati Kuningan, H. Acep Purnama dan Wakil Bupati Kuningan, H.M. Ridho Suganda, Kota Kuda mengalami gagal bayar sekitar Rp245 miliar namun diera kepemimpinan sekarang, bertambah besar menjadi sekitar Rp275 miliar.
"Mohon maaf kepada pengguna Jalan Siliwangi karena kami menggelar aksi demo di sini sehingga memacetkan jalan. Tapi kami tidak mengganggu masa depan Kuningan," ujar Koordinator Aksi Demo LSM Frontal Kabupaten Kuningan, Yusup Dandi Asih.
Sesudah ritual, para pendemo pun menggelar aksi teatrikal debus. Atraksinya diawali dengan ibingan Pencak Silat yang diiringi musik penca. Dengan tanpa ragu, mereka melanjutkan memperagakan ilmu kanuragran atau ilmu kebal baik tidak mempan oleh senjata tajam atau pun duri-duri tanaman sehingga hal ini mengundang perhatian para pegawai Setda untuk menontonnya.
Baca Juga: LSM Frontal Pertanyakan Anggaran DAU Kuningan Rp94 Miliar, Ada Apa Gerangan?
Tidak sampai di situ, para pendemo pun memakan sayuran cesim, ubi dan makanan mentah lainnya. Aksi tersebut menceritakan tentang rakyat Kabupaten Kuningan yang kelaparan bahkan sebagian gizi buruk di tengah kondisi ekonomi serba sulit dan serba mahal.
Ditambah lagi, adegan berebut makanan mentah menggunakan senjata sampah menghilangkan nyawa. Aksi dilanjut dengan membakar dua buah ban mobil sebagai gambaran ketika rakyat kelaparan akan mengakibatkan situasi dan kondisi daerah menjadi panas atau tidak kondusif. Para pejabat teras yang memimpin Kabupaten Kuningan harus bertanggung jawab akan hal tersebut.
Sesuai surat yang dilayangkan sebelumnya, pendemo meminta Penjabat (Pj) Bupati Kuningan, H. Raden Iip Hidajat, Sekretaris Daerah (Sekda), H. Dian Rachmat Yanuar serta para Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk audensi terbuka di lokasi setempat. Sekaligus menjelaskan kenapa sampai anggaran Setda naik dua kali lipat dibanding dengan pengesahan awal APBD serta permasalah-permasalahan keuangan lainnya yang mesti dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Bahaya dan Harus Diwaspadai, LSM Frontal Sebut Tahun 2024-2029 Masa Depan Kuningan Suram
Kegiatan penyampaian aspirasi tersebut dijaga oleh puluhan anggota Polres Kuningan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun para pendemo dibuat kecewa karena tokoh-tokoh penentu kebijakan tidak bisa hadir sesuai harapan. Menurut keterangan dari pejabat di lokasi, Pj Bupati Kuningan ada acara di Bank Jabar, Sekda tengah mengikuti kegiatan di Kecamatan Ciawigebang dan para Pimpinan DPRD sibuk rapat.
Pendemo diterima oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda, H. Deden Kurniawan Sopandi, Asisten Pemerintahan dan Kesra, H. Toni Kusumanto, Kepala Satpol PP, Agus Basuki dan Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD), John Raharja. Tapi mereka menolak audensi sehingga melanjutkan aksi serupa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) di Jalan Aruji Kartawinata.
Pendemo pun melaporkan dugaan-dugaan penyimpangan keuangan di Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk diproses oleh aparat penegak hukum sesuai kewenangannya. Namun sebelum itu, mereka menitipkan selembar tiket travel untuk Pj Bupati Kuningan kepada Asisten Ekonomi & Pembangunan Setda.
Baca Juga: Jadi Polemik Hebat, LSM Frontal Tuding Pemindahan PKL ke Puspa Kuningan Tanpa Kajian
"Karena hingga pukul 11.00 WIB, Pak Pj Bupati, Pak Sekda dan para Pimpinan DPRD tidak datang, maka jangan salahkan kami karena telah mempersiapkan 1 bunder dokumen dugaan penyalahgunaan anggaran untuk dilaporkan ke kejaksaan," ucapnya. (Iyan Irwandi/KC) ***
