Network
Aan berharap kuota BPJS PBI akan tersedia kembali di awal bulan agar masyarakat kurang mampu bisa memanfaatkan layanan kesehatan.
Baca Juga: Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polres Cirebon Kota Gelar Baksos Serentak
"Kami akan menambah anggaran untuk kuota BPJS PBI sebesar Rp 5 miliar. Kami juga akan memeriksa kembali kepesertaan BPJS PBI yang sudah tidak aktif atau yang sudah mampu," katanya.
Aan menekankan pentingnya komunikasi antara manajemen rumah sakit dengan pemerintah daerah, seperti TPAD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.
"Ketika kuota habis, peran pemerintah untuk membantu masyarakat harus ada. Pelayanan kesehatan tetap harus gratis, terutama bagi masyarakat kurang mampu," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama RSUD Arjawinangun, dr. Bambang Sumardi, mengatakan bahwa pihaknya hanya menjalankan ketentuan yang ada. Jika kuota BPJS kosong, pasien harus membayar secara BPJS mandiri atau umum. Namun, pihaknya tetap berusaha membantu pasien yang benar-benar membutuhkan dengan menghubungi berbagai stakeholder terkait.
"Soal kuota BPJS PBI itu kewenangan Dinas Kesehatan, tapi kami masih bisa berusaha membantu pasien dengan menghubungi Bappeda, Dinsos, dan Dinkes," ungkap Bambang.
Bambang menambahkan bahwa verifikasi kepesertaan BPJS PBI perlu ditangani secara teliti oleh Dinas Sosial untuk memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar membutuhkan yang terdaftar.(Ismail)
