Network
KABARCIREBON - Pelayanan kesehatan BPJS PBI di Kabupaten Cirebon menjadi sorotan. Kenaikan tarif retribusi di RSUD Arjawinangun turut menambah keresahan masyarakat.
Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, dipimpin Ketua Komisi Aan Setiawan, memanggil seluruh jajaran direksi RSUD Arjawinangun untuk membahas permasalahan ini pada pertemuan kemarin.
Pemanggilan tersebut dilatarbelakangi oleh viralnya biaya persalinan yang tinggi di RSUD Arjawinangun. Aan Setiawan mengungkapkan bahwa persaingan antara RSUD milik pemerintah daerah dengan rumah sakit swasta sangat ketat, yang mendorong pemerintah daerah melakukan perubahan tarif retribusi jasa pelayanan.Namun, sosialisasi terkait kenaikan tarif retribusi ini belum maksimal.
Baca Juga: Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polres Cirebon Kota Gelar Perlombaan Bulu Tangkis
"Ditambah lagi, viralnya konten mengenai pasien melahirkan dengan biaya fantastis semakin memicu kegelisahan masyarakat. Kenaikan ini adalah dampak dari perubahan tarif sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah," jelas Aan.
Biaya persalinan yang harus dibayar pasien sekitar Rp 9 juta, dan bisa mencapai Rp 17 juta jika ada tindakan khusus.
"Pasien dan masyarakat kaget mendengar biaya sebesar itu," tambahnya.
Masalah ini juga terkait dengan kuota BPJS PBI yang habis, sehingga pasien yang tidak terdaftar di BPJS kesehatan harus membayar secara mandiri.
"Kalau punya BPJS, semuanya ditanggung. Karena kuota BPJS PBI habis, keluarga pasien terkejut dengan total tagihan yang mencapai Rp 17 juta," ungkap Aan.
