Network
KABARCIREBON- Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APDB) di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Cirebon belum terserap secara optimal. Bahkan hingga Juni 2024, penyerapan anggaran belum mencapai 50 persen.
Sehingga Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mendorong SKPD mengoptimalkan realisasi APBD.
Baca Juga: Gerindra Dukung Sistem Proporsional Tertutup untuk Pemilu 2029
Sekretaris BKAD Kabupaten Cirebon, Yuyun Wahyu Wardhana mengungkapkan, pada tahun ini penyerapan anggaran lebih kecil dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Menurut data dari BKAD Kabupaten Cirebon, penyerapan APBD 2024 per Rabu (26/6/2024) baru mencapai 31,82 persen atau sekitar Rp 1,49 triliun.
“Tahun lalu, penyerapan APBD hingga Juni sudah 50 persen. Tetapi tahun sekarang dengan periode yang sama baru sekitar 30 persen. Namun begitu, kami optimtis tahun ini penyerapan bisa 100 persen,” katanya.
Menurutnya, ada sembilan SKPD yang sudah merealisasikan anggaranya lebih dari 41 persen. Yakni, BKPSSM 49,92 persen, Inspektorat 48,05 persen, BPBD 47,50 persen, Damkar 46,29 persen, Dishub 45,85 persen, Bapenda 44,34 persen, BKAD 42,16 persen Diskominfo 4q,92 persen dan Bapelitbangda 41,92 persen.
Sedangkan enam SKPD dengan realisasi penggunaan APBD paling rendah, yakni Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) 11,86 persen, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 12,25 persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) 13,81 persen, Dinas Perdagangan dan Perdagangan (Disperindag) 19,68 persen, Dinas Kesehatan (Dinkes) 21,59 persen, dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) mencapai 28,35 persen.
Ia mengemukakan rendahnya penyerapan APBD, karena masih banyak SKPD yang belum melakukan pekerjaan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.
