Network
KABARCIREBON - Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Cirebon tahun 2024 akan berupaya lebih mesinergikan setiap intansi yang berada pada masing-masing pemerintah daerah (Pemda) setempat dalam mengendalikan laju inflasi.
Sekedar diketahui, tingkat inflasi Kota Cirebon hingga akhir tahun 2023 mencapai 3,21% , atau lebih tinggi dibanding Jawa Barat (Jabar) sekitar 2,3% , dan Nasional 2,6%.
Menyikapi hal itu, Kapala Kantor perwakilan Bank Indonesia (KpW/BI) Cirebon, Hestu Wibwoe menyampaikan, meskipun masih dibawah target (Level 3,21%) , akan tetapi pencapaian inflasi Kota Cirebon relatif masih terkendali.
Baca Juga: Guru Besar UGM Ingatkan Jokowi dan Pejabat Negara, Keluarkan Petisi Bulaksumur, Ini Isinya
"Sebagai indikator, dan paling penting dari seluruh komponen tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), sepanjang tahun 2023 telah berupaya menyusum berbagai program pengendalian inflas. Karenanya, tanpa harus terpaku pada nilai dan angka-angka inflasi yang telah ada. Penyusunan program tahun ini diharapkan lebih ditingkatkan," tutur Hestu Wibowo usai persemian Pustakaloka Gunung Jati, belum lama ini.
Sepanjang tahun 2023, lanjutnya, penyusunan program dijalankan TPID mampu menekan laju inflasi. Hal itu, terbukti pada inflasi setiap bulannya terjadi penurunan signifikan.
Dimana bila Januari 2023 lalu masih diatas 1% , namun di bulan-bulan selanjutnya dapat terus ditekan, sehingga bisa masuk ke rentang target yang sudah ditetapkan.
Baca Juga: Mahasiswa IAIN Cirebon Sabet Juara Hingga 3 Kategori Sekaligus di Ajang LIMNAS
"Upaya dan langkah penyusunan program-program yang selalu dikonfirmasikan baik itu TPID, Pemeritah Kota (Pemkot) Cirebon, Bulog dan kerjasama dengan stakeholder lainnya, terutama dalam meningkatkan kapasitas produksi, program sosial dan peningkatkan supply, sehingga inflasi setiap bulannya masih bisa tetap terjaga," paparnya.
Sementara Kepala Bank Indonesia Cirebon yang baru, Anton Pitono mengungkapkan, yang menjadi perhatian utama mengendalikan inflasi, pertama harga kebutuhan bahan pokok di masyarakat. Hal ini, harus terus dikoordinasikan dengan instansi atau pemerintahan daerah (Pemda) setempat.
