Network
Baca Juga: Viral Tukang Parkir Sandal Bertarif di Rest Area Cirebon, Polisi Bertindak
Mengenai outsourcing seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan (perbudakan modern/modern slavery). Memang diatur mengenai pembatasan mana saja yang boleh dioutsourcing, tetapi akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah. "Ini artinya, Pemerintah telah memposisikan diri menjadi agen outsourcing," sindir Said Iqbal.
Hal lain yang dipermasalahkan, kata dia, buruh dikontrak terus-menerus tanpa periode, pesangon rendah, PHK dipermudah, istirahat panjang 2 bulan dihapus, buruh perempuan yang mengambil cuti haid dan melahirkan tidak ada kepastian mendapatkan upah, buruh yang bekerja 5 hari dalam seminggu hak cuti 2 harinya dihapus, jam kerja buruh menjadi 12 jam sehari karena boleh lembur 4 jam per hari sehingga tingkat kelelahan dan kematian buruh akan meningkat.
"Isu selanjutnya di klaster ketenagakerjaan adalah buruh kasar tenaga kerja asing mudah masuk, dan adanya sanksi pidana yang dihapus," kata Said Iqbal.
Baca Juga: Kapan Timns U22 Indonesa Main Lagi? Berikut Ini Jadwal Sepak Bola Sea Games 2023
Sedangkan untuk petani, terang dia, yang dipersoalkan adalah terkait dengan keberadaan bank tanah yang memudahkan korporasi merampas tanah rakyat. Hal lain yang dipersoalkan adalah diperbolehkannya importir melakukan impor beras, daging, garam, dan lain-lain saat panen raya.
"Serta dihapusnya sanksi pidana bagi importir yang mengimpor saat panen raya," katanya.(Ismail/KC).***
Dapatkan informasi terbaru dan populer Kabar Cirebon di Google News.
