Network
KABARCIREBON - Dirjen HAM RI luncurkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 25 tahun 2023 di Bandung. Hal tersebut, merupakan bukti kuat sinergitas Kemenkumham dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).
Selain letak Geografis yang cukup dekat dengan Ibu Kota Negara, Bandung juga dikenal sebagai salah satu Destinasi Wisata Favorit di Indonesia yang dikenal dengan keramahan penduduk dan keindahan alam yang sejuk.
Baca Juga: Satnarkoba Polres Indramayu Grebek Gudang Miras, Ditemukan Ratusan Botol Ciu Siap Jual
Peluncuran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023, dihadiri baik langsung maupun secara virtual melalui Aplikasi Zoom oleh Ses Unit Utama Kemenkumham, Sekda Provinsi Jabar, H. Mohammad Taufiq Budi Santoso, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jabar, H. Dedi Supandi.
Para Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama Direktorat Jenderal HAM, Pimti Kemenkumham Jabar, Seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, Seluruh Sekretaris Daerah Provinsi se-Indonesia.
Kepala Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Jabar, Yogi Gautama Jaelani, Para Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota se-Jabar, dan seluruh Kepala UPT Kemenkumham se-Indonesia (baik yang hadir secara langsung maupun virtual).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya mengatakan, dipilihnya Kota Bandung sebagai tempat peluncuran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023 tidak terlepas dari Sinergi yang telah terbangun antara Kemenkumham dan Pemerintah Provinsi Jabar dari dahulu sampai dengan sekarang 27 Kabupaten/Kotanya telah menyelenggarakan Kabupaten/Kota Peduli HAM.
"Ini merupakan titik awal dari langkah panjang sinergi bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang salah satunya yaitu peningkatan kualitas layanan pada semua unit kerja serta berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan yang tetap berpedoman pada prinsip-prinsip HAM," katanya.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 8 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.
Baca Juga: Curah Hujan Masih Rendah, Petani Majalengka Paksakan Garap Lahan
"Penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM serta Penilaian Satuan Kerja dengan Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selama ini kita laksanakan, bukan semata-mata kontestasi untuk meraih predikat HAM,
"Tetapi, agar Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Jabar agar selalu meningkatkan layanan yang berbasis HAM bagi masyarakat serta menunjukkan ke dunia internasional terkait komitmen pemerintah dalam peningkatan HAM," ujar Andika.
Jelang peringatan Hari HAM se-Dunia yang jatuh pada 10 Desember 2023 mendatang.
Andika mengharapkan kerja sama dan sinergitas dari Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jabar terkait pemenuhan data dukung untuk setiap indikator dalam penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dan juga pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM yang tentunya apabila setiap indikator dalam aksi HAM ini tercapai.
