Kemenkumham dan Pemprov Jabar, Dirjen HAM Luncurkan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023

Maka akan menambah penilaian untuk Kabupaten/Kota Peduli HAM dalam rangka kesuksesan pelaksanaan program Ranham secara Nasional sebagai bagian dari pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) di Indonesia.

Sementara, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dhahana Putra menyampaikan, pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 merupakan panduan umum bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Ini 20 Alamat Pedagang Bakso yang Enak di Kabupaten Jayapura, Silakan Coba Bakso Rezeki dan Bakso Bestie

"Hal yang perlu disamakan persepsinya adalah P2HAM merupakan bagian khusus yang termasuk dalam P5HAM Berbicara mengenai HAM tidak hanya berbicara tentang kesetaraan atau persamaan hak yang non diskriminatif, tetapi juga pemenuhan hak yang bersifat kekhususan (disesuaikan dengan kondisi tertentu),"

"Seperti halnya upaya pemenuhan hak bagi kelompok rentan (Wanita Hamil & Menyusui, Lansia, Penyandang Disabilitas dan Anak) di dalam penyelengg araan pelayanan publik," tuturnya.

Kemenkumham R.I cq. Direktorat Jenderal HAM terus mendorong pengarusutamaan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Baca Juga: Silaturahmi dengan Para Caleg di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, Polr Pastikan Netral Pemilu

Hal ini dimulai pada tahun 2018 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) nomor 27 tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, dengan jangkauan Internal Kemenkumham.

Salah satu kebijakan yang diambil adalah Permenkumham No 2 Tahun 2022 tetap dijalankan sesuai isinya, dan secara paralel, menyusun perubahannya.

Hal ini ditujukan untuk lebih memperbaiki hal-hal teknis yang berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan penilaian P2HAM nantinya dan memperluas jangkauan pengaturan sehingga P2HAM juga dapat membuka kesempatan bagi unit kerja di tingkat kementerian, lembaga dan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Baca Juga: Ratusan Pendekar Datangi Kota Cirebon, Festival Pencak Silat Tingkat Provinsi 2023 Siapkan Hadiah Rp68 Juta

Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 Tentang P2HAM telah melewati serangkaian tahap sebelum diundangkan pada 13 Oktober 2023 yang lalu. Sebagai informasi di tahun 2023 ini dari 282 Unit Kerja di Lingkup Kementerian Hukum dan HAM RI yang lolos tahap evaluasi, terdapat 241 yang masuk ke dalam tahap penilaian dan menerima Predikat Unit Kerja P2HAM.

Dengan adanya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 tentang P2HAM sekarang. sangat diharapkan jumlah unit kerja tersebut dapat meningkat yang tidak hanya dari internal Kemenkumham tetapi juga dari tingkat kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik secara langsung kepada Masyarakat.

Apresiasi diberikan Dirjen HAM Kemenkumham RI, Dhahana Putra kepada Kemenkumham Jabar dan jajarannya atas kontribusi dan dukungan yang diberikan.

Baca Juga: Terbanyak di Asia Tenggara! PLN Resmikan 21 Unit Green Hydrogen Plant, Mampu Produksi 199 Ton Hidroge/Tahun

Hal yang sama diberikan kepada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jabar  atas segala dukungan fasilitasnya, serta apresiasi juga disampaikan atas silaturahmi dan kerja sama yang selama ini telah terjalin.

"Semoga kerja sama yang saling memberikan benefisial ini terus berjalan dan dapat teradopsi ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat dan juga di Pemerintah daerah di seluruh Indonesia," harapnya.***