Network
KABARCIREBON - Musim haji telah tiba, tidak sedikit pejabat yang berangkat ke Tanah Suci. Politisi Partai Gerindra, Dedi Mulyadi memberikan peringatan keras. Ia meminta pejabat tidak menggunakan APBD untuk biaya naik haji.
Menurut Dedi Mulyadi, sangat tidak pantas pejabat mengakali APBD untuk membayar Ongkos Naik Haji (ONH). Karena, Pejabat itu orang yang mampu, memiliki cukup uang untuk membiayai ONH tanpa harus dibantu APBD.
APBD yang ada, tutur Dedi Mulyadi yang merupakan mantan Bupati Purwakarta, akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan lain, terutama mengangkat derajat masyarakat yang tidak mampu.
Baca Juga: Penghargaan Kinerja DAK Fisik dari Kemenkeu, Kuningan Tempati Urutan Terbaik Pertama
"Tidak pantas kalau APBD malah digunakan untuk bayar ONH para pejabat," tutur KDM dalam acara Halal Bihalal & Botram IPHI Jabar di Tajug Gede, Cilodong, Purwakarta, Sabtu, 27 April 2024.
Dedi Mulyadi, Ketua DKM Tajug Gede sekaligus inisiator pembangunan masjid tersebut mengingatkan kalau orang berhaji harus punya tekad kuat mengentaskan masalah dasar kemanusiaan.
"Maka itu, haji itu tak boleh hasil pinjaman bank seperti bank emok, bank keliling. Pejabat yang gajinya besar, naik haji ingin dari APBD atau APBN, ini juga tidak pantas. Lebih baik APBD itu untuk pendididikan, kemiskinan dan kesehatan masyarakat dulu," kata KDM.
Baca Juga: Menunggu Langkah BBWS, Objek Wisata Waduk Darma Kabupaten Kuningan Makin Sareksek
Menurut Kang Dedi Mulyadi, kalaupun mau dari APBD sifatnya juga harus selektif. Misalnya untuk mereka yang sangat berprestasi, sehingga memotivasi seluruh pejabat atau pegawai lainnya.
Sementara itu, Ketua IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Jawa Barat Dr. H. Ijang Faisal mengungkapkan para jemaah haji mengembangkan sikap dermawan.
