Alokasi untuk Rakyat Kuningan Kecil tapi Belanja Keperluan Birokrasi Pemerintahannya Malah Lebih Boros

KABARCIREBON - Meskipun sebagai salah satu daerah yang pendapatan asli daerah (PAD) kecil di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Tapi belanja keperluan untuk birokrasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan justru lebih boros.

Sehingga harus menjadi pemikiran bersama dalam mencari solusi terbaiknya.

Baca Juga: Memperpanjang SIM Tidak Perlu ke Polres, Jadwal Layanan SIM Keliling di Wilayah Kabupaten Kuningan

Pakar Kebijakan Publik Nasional, Achmad Nur Hidayat menyebutkan, belanja daerah di wilayah kota kdua, dinilai tidak efektif.

Karena lebih banyak dialokasikan untuk keperluan birokrasi pemerintahan daerah (Pemda) dibandingkan dengan rakyatnya.

Sehingga belanja daerah yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kuningan tidak efektif pula dalam mensejahteraan publik atau masyarakatnya.

Baca Juga: Sebelum Dipercaya Menjadi Kapolres Kuningan, AKBP. Willy Sempat Menduduki 27 Jabatan, Ini Daftarnya

Hal ini terlihat dari rendahnya belanja pembangunan (modal) yang hanya dialokasikan 10,45 persen atau lebih rendah dibandingkan rerata se-Jawa Barat yang mencapai 12,07 persen.

Dan komponen belanja operasi termasuk sangat besar sebab mencapai 72,10 persen.

Terbagi atas belanja pegawai sebesar 40 persen serta belanja barang & jasa 31,10 persen.

Baca Juga: Diduga Akibat Mengantuk, Ancaman 6 Tahun Penjara Menghantui Sopir Mobil Dinas Bupati Kuningan

Belanja operasi ini lebih boros daripada rerata se-Jawa Barat yang hanya 70,69 persen.

Belanja guna keperluan birokrasi tersebut berdampak pada terjadinya defisit anggaran.

Dan perlu diingat pula, bahwa Kabupaten Kuningan adalah kabupaten dengan kinerja terburuk se-Jawa Barat karena menjadi menyumbang defisit yang besar.

Baca Juga: Kematian Pasutri Menyisakan Luka Mendalam, Bupati Kuningan: Santunan Rp100 Juta Bukanlah Sebuah Harga Jiwa

Sedangkan pemdanya sendiri terkesan enggan menyampaikan rencana program untuk menekan angka persentase penduduk miskin.

Berkaitan dengan pencapaian Visi Kuningan Ma’mur, Agamis dan Pinunjul (Maju) berbasis desa tahun 2023, Achmad menekankan perlu adanya arah baru sekaligus orientasi baru sebagaimanamestinya.

Ia menyampaikan 7 saran yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan demi kebaikan masyarakat Kabupaten Kuningan. Yakni;

Baca Juga: Pasutri yang Tewas Tertabrak Mobil Bupati Kuningan Disantuni Rp100 Juta oleh Jasa Raharja Perwakilan Cirebon

(1). Program peningkatan daya beli masyarakat.

(2). Program penyediaan lapangan kerja.

(3). Program penguatan investasi daerah.

(4). Program infrastruktur dasar.

(5). Program renegoisasi dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) kepada pemerintah provinsi dan pusat.

(6). Program reinventing pariwisata Kuningan.

(7). Program penguatan ekonomi kreatif (Ekraf). (Iyan Irwandi/KC) ***

Dapatkan informasi terbaru dan terpopuler dari Kabar Cirebon di Google News