KABARCIREBON - Meski telah dinaikan dua kali tetapi Pemerintah Kabupaten Kuningan ngotot untuk menaikan lagi kompensasi pemanfaatan air bersih dengan Pemerintah Kota Cirebon.
Sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota udang tersebut bersumber dari Desa Cipaniis Kecamatan Mandirancan.
Kenaikan yang diinginkan kota kuda dari Rp206/m3 menjadi Rp300/m3 serta meminta toleransi kebocorannya 10 persen saja, jangan 20 persen.
Baca Juga: CATAT, Ini Jadwal Layanan SIM Keliling di Wilayah Kabupaten Kuningan
Sedangkan Pemerintah Kota Cirebon hanya sanggup menaikan menjadi Rp250/m3 saja .
Itu pun toleransi kebocorannya tetap di angka 20 persen karena mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor: 27/PRT/M/2016.
"Kami meminta agar adanya penyesuaian kenaikan besaran kompensasi pemanfaatan air bersih menjadi Rp300/m3," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar.
Hal itu disampaikannya ketika melakukan pembahasan permasalahan tersebut dengan jajaran perwakilan Pemerintah Kota Cirebon di ruang rapat PAM Tirta Kamuning Kuningan.
Ia didampingi Kepala Bagian Ekomoni & Sumber Daya Alam (SDA) Setda, Aries Susandi.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda, Toni Kusumanto, Kepala Bagian Hukum Setda, Mahardika Rahman.
Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Daerah (Bappenda), Guruh Irawan Zulkarnaen.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Otang Setiawan, Plt Direktur PAM Tirta Kamuning, Ukas Suharfaputra dan unsur lainnya.
Menurutnya, penyesuaian tersebut didasarkan pada data kenaikan dana kompensasi pada perjanjian awal.
Baca Juga: Dalam Suasana Haru, Bupati Kuningan Melepas 327 Calon Tamu Allah
Yakni, tahun 2009 sebesar Rp80/m3, lalu naik tahun 2012 Rp 110/m3 hingga tahun 2021 sebesar Rp206/m3.
Jika dihitung berdasarkan data tersebut, maka mengalami kenaikan 12,5 persen/tahunnya atau semestinya naik menjadi Rp357/m3.
Di samping itu, Kuningan pun mengusulkan adanya penurunan toleransi kebocoran menjadi 10 persen dari 20 pesen.
Baca Juga: Lapangan Legendaris Ciweri Melahirkan Pesepak Bola Hebat Kuningan
Hal itu mengacu pada peraturan menteri yang mengatur tentang kehilangan air fisik atau teknis yang maksimal 15 persen.
Serta hasil pengukuran tingkat kebocoran oleh tim lapangan yang hanya terjadi 2 persen saja.
"Pembahasan terakhir ini merupakan langkah penting dalam memfinalisasi perubahan ketiga perjanjian kerja sama pemanfaatan air bersih," ucapnya.
Untuk itu, dirinya mengajak semua pihak untuk saling bertukar pemikiran demi mencapai kesepakatan yang menguntungkan tetapi lebih efektif dan efisien.
Karena dengan pembahasan tersebut akan tercapai kesepakatan yang memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Pemerintah Cirebon.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Cirebon menyampaikan beberapa poin penting.
Di antaranya, besaran dana kompensasi pengelolaan sumber mata air Desa Paniis disesuaikan dari semula Rp206/m3 naik menjadi Rp250/m3.
Khusus toleransi kebocoran tetap dipertahankan 20 persen dengan alasan mengacu pada Peraturan Menteri (PUPR) Nomor: 27/PRT/M/2016.
Dimana dalam aturan tersebut telah mensyaratkan angka kebocoran air sampai dengan jaringan distribusi utama saja tidak melebihi 20 persen. Sedangkan perhitungan angka kebocoran air PAM sampai tingkat konsumen.
Ditambah lagi, Pemerintah Kota Cirebon mempertimbangkan pula kondisi perpipaan yang terpasang saat ini sudah melebihi usia teknisnya. (Iyan Irwandi/KC) ***
Dapatkan informasi terbaru dan terpopuler dari Kabar Cirebon di Google News