Network
CIREBON, (KC Online).-
Para kepala sekolah yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta Kabupaten Cirebon, menggeruduk gedung DPRD setempat, Rabu (12/1/2022). Mereka datang untuk audiensi mengenai permasalahan yang dihadapi.
Terutama berkaitan dengan masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan insentif guru honorer swasta. Dalam audiensi tersebut, pimpinan dan Komisi IV DPRD mencatat, segudang aspirasi terkait pendidikan yang disampaikan MKKS SMP swasta tersebut.
Ketua MKKS SMP Kabupaten Cirebon, Dedi Supriyadi menyampaikan, setiap kali PPDB, sekolah swasta sering kali tidak kebagian murid. Untuk mendapatkan siswa satu kelas saja seringnya keteteran.
"Sekolah swasta itu setiap tahun ajaran baru selalu mengandalkan muntahan dari SMP negeri. Namun tetap saja selalu keteteran," ungkap pria yang juga menjabat Kepala SMP PUI Palimanan ini.
Dari segi aturan, menurut dia, sebenarnya Dinas Pendidikan (Disdik) sudah benar mengaturnya. Penerimaan siswa baru di sekolah negeri sesuai dengan jumlah kelas yang dimiliki. Hanya dari sejumlah sekolah kerap kali melanggar. Maksudnya, ketika pendaftar membludak, selalu ada pengajuan penambahan rombongan belajar (rombel).
"Hal itu tentu berimbas pada sekolah terdekat lainnya. Tadinya berharap ada muntahan, tapi lagi-lagi tidak terserap. Karena dilakukan penambahan rombel itu," beber Dedi.
Ke depan, pihaknya berharap agar semua konsekuen dengan kesepakatan dan aturan. Tidak lagi memberlakukan adanya penambahan jumlah rombel. "Sesuai pengajuan awal saja. Berdasarkan ketersediaan jumlah kelas di sekolah masing-masing," pintanya.
Ia menegaskan, sekolah swasta pun mempunyai komitmen yang sama. Yakni mencerdaskan anak bangsa. Harusnya bisa diperhatikan, terlebih sekolah swasta yang memang masih kecil. Karena di sana terdapat guru yang kesejahteraannya hanya mengandalkan dari jumlah murid yang ada. "Kasihan kalau hanya dapat satu rombel. Sementara kebanyakan gurunya masih honor," katanya.
Selain itu, Dedi juga mengadu terkait insentif guru honorer di SMP swasta. Karena selama ini baru sekali perhatian Pemerintah diberikan. "Pernah sekali. Kami diberikan bantuan. Besarnya Rp 100 ribu sebulan. Diberikannya di akhir tahun. Tapi setelah itu tidak ada kabar lagi," keluhnya.
Ia menjelaskan, jumlah SMP swasta se-Kabupaten Cirebon totalnya sebanyak 128 sekolah. Siswanya kurang lebih sebanyak 24.270 orang dengan jumlah total gurunya, sebanyak 1.773. Dia meminta agar kesejahteraan untuk guru honorer di SMP swasta bisa ditambah.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang SMP Disdik, H Amin menjelaskan, terkait PPDB, regulasinya dari kementrian. Isinya sudah detail dan sangat teknis. Biasanya sebelum pelaksanaan ada surat edaran (SE) diberikan kepada sekolah-sekolah. Isinya, berkaitan dengan kuota pengajuan rombel.
"Aturan sih sudah sangat tegas. Karena dari kementerian langsung dan isinya sangat teknis. Kalau hanya ada enam ruangan, ya tidak boleh menerima siswa tujuh ruangan," ungkapnya.
Kalau terkait insentif guru honorer, memang di tahun ini sudah bisa dicairkan. Itu pun terbatas. Hanya diperuntukan bagi guru TKN, SDN dan SMPN. Dikemas melalui bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) dan nilainya bervariatif.
"Masa kerja 1 samai 5 tahun, bantuan yang diberikan per bulannya sebesar Rp 175 ribu. Kemudian 5 sampai 10 tahun, Rp 200 ribu. Di atas 10 tahun masa pengabdian, mendapatkan Rp 250 ribu per bulannya," sebut Amin.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina membenarkan, di tahun sebelumnya sempat ada permintaan penambahan rombel, sesuai kesepakatan banyak pihak. Karena tidak mudah memang, banyak pihak yang harus dilibatkan. Ke depannya politisi Golkar itu tidak menghendaki terjadi kejadian serupa. "Semangatnya demi mendukung sekolah swasta," katanya.
Ada pun terkait insentif untuk guru honorer di sekolah swasta, pihaknya mengharapkan tidak ada perbedaan perlakuan. Kalau anggarannya ada, diharapkan semua kebagian. Tidak masalah terkait besarannya. "Yang penting ada perhatian," ungkap Siska.(Ismail)
