Network
KABARCIREBON,- Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon memastikan Mal Pelayanan Publik (MPP) akan terealisi pada akhir 2022. Seperti diketahui, mal pelayanan publik ini akan membantu masyarakat untuk melakukan segala sesuatu yang menyangkut dengan kebutuhan masyarakat terkait pelayanan.
Bupati Cirebon, H Imron Rosyadi mengatakan, dengan adanya MPP diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengurus segala sesuatu dengan satu pintu. Menurutnya, di era modernisasi ini Pemerintah harus mengikuti zaman. Di mana semua bisa dilakukan dengan cepat.
"Pemerintah ingin melayani masyarakat dengan satu pintu. Agar mereka yang membutuhkan bisa terlayani dengan maksimal tanpa harus mondar mandir ke sana ke mari. Semuanya ada di mal pelayanan publik, " kata Bupati Imron usai acara Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon tahun 2022 di Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Jumat (10/6/2022).
Imron menjelaskan mal pelayanan publik tersebut sudah dicanangkan pada tahun sebelumnya. Namun karena tidak adanya anggaran dan masih terkena refocusing Covid-19 sehingga tertunda.
"Saya ingin mal pelayanan publik akhir tahun 2022 ini bisa beroperasi walau belum 100 persen. Karena kalau nunggu 100 persen bisa lama, jadi sambil berjalan kekurangnnya nanti kita akan lengkapi," katanya.
Sementara itu, Kepala Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Sugeng Darsono mengatakan, untuk kantor mal pelayanan publik sendiri akan bertempat di kantor DPMPTSP.
Menurutnya, semua persiapan sudah dilakukan agar mal pelayanan publik ini bisa beroperasi pada akhir tahun. "Mudah-mudahan akhir tahun 2022 bisa beroperasi dan bisa diresmikan," ungkapnya.
Sugeng menjelaskan, untuk anggaran mal pelayanan publik sendiri mengunakan anggaran murni APBD Kabupaten Cirebon. Bahkan kini sudah masuk tahap lelang.
"Kita anggarkan Rp 3 miliar lebih. Itu untuk renovasi gedung, sarana prasarana dan sistem, karena kita mengunakan gedung yang ada," ujarnya.
Ia pun mengungkakan, nantinya mal pelayanan publik ini akan diisi 45 outlet dari 35 instansi vertikal seperti pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan instansi yang berkaitan dengan layanan publik yang ada di KabupatenCirebon. Sehingga pelayanan ke depan bisa maksimal dan masyarakat bisa terbantu.
"Di dalamnya nanti ada SKPD yang memang punya pelayanan publik seperti Dinkes, Disdukcapil, Dinsos dan lainnya. Bahkan pelayanan SIM serta Pojok Nikah dari Pengadilan Agama juga ada di mal pelayanan publik ini," ungkapnya.(Iwan)
