Network
KABARCIREBON - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, mendukung program yang tengah digalakkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat, terkait identitas kependudukan digital.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, H Sofwan menjelaskan, dalam rapat kerja pihaknya bersama Disdukcapil, Jumat (13/1/2023) ada beberapa poin.
Di antaranya terkait migrasi administrasi kependudukan (adminduk) ke sistem digital. Ia mendorong, Disdukcapil bisa bekerja ekstra untuk menuntaskannya.
Baca Juga: Rombongan Petani Indramayu Ditabrak Truk Hino, Satu Tewas Empat Luka Berat
"Terutama KTP. Kenapa kita menggalakan KTP digital karena yang selalu menjadi persoalan terkait blanko KTP. Kita selalu kekurangan," kata pria yang akrab disapa Opang usai rapat kerja.
Migrasi adminduk dari manual ke digital ini, kata dia, sudah menjadi instruksi pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Sehingga diharapkan ketika sudah berjalan, lanjut dia, bisa mengurangi pelayanan dasar yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.
Baca Juga: Eksekusi di Kota Cirebon Bermasalah, Plang Dicabut, PN Merasa ada yang Catut Logo
Selain itu, pihaknya pun sudah merapatkan terkait support anggaran serta support SDM. Anggaran itu, berkaitan dengan mesin, termasuk kebutuhan listrik di masing-masing kecamatan. "Kita support anggarannya," ujar Opang.
Karena menurut dia, migrasi ke adminduk digital ini, bukan berarti tidak membutuhkan anggaran. Sebab hanya mengurangi penggunaan e-KTP. Artinya, e-KTP ini nantinya tetap ada. Blanko e-KTP masih tetap dibutuhkan.
"E-ktp itu tetap harus ada. Diperuntukan bagi mereka yang nanti bikin baru. Yang sudah punya, kemudian ganti KTP karena perubahan status, atau hilang itu dialihkan untuk bermigrasi ke digital," katanya.
Di tahun ini, Pemkab sudah menganggarkan untuk keperluan hibah ke Kemendagri RI. Totalnya, sebesar Rp 2 miliar.
"Hibah itu untuk memenuhi kebutuhan blanko. Karena blanko itu kan bukan kita yang nyetak. Tapi kementrian. Dan hibah itu sudah dilakukan oleh daerah lain juga," kata Opang.
Pihaknya bersama Bupati Cirebon pun sudah mengagendakan untuk melakukan kunjungan ke Kemendagri RI. "Sudah kita rencanakan. Sedang meminta waktu. Kepentingannya terkait itu (hibah,red)," kata Politisi Gerindra ini.(Ismail/KC)
