Network
KABARCIREBON - Mantan Birokrat yang juga praktisi hukum, Iis Krisnandar menilai, statement Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, H Sofwan atau biasa disapa Opang soal SK Bupati atau pun Perbup tentang Tahapan Pilwu, harusnya murni berupa argumentasi, bukan malah mengeluarkan pernyataan yang terkesan sentimen terhadap pribadi Iis.
Ia menjelaskan, terkait argumentasi Opang sebagai pribadinya, bukan Ketua Komisi I, sah-sah saja dalam alam demokrasi. Karena berbeda pendapat adalah hal yang wajar. Hanya saja, sangat disayangkan statementnya dicampur dengan sentimen terhadap dirinya.
"Harusnya argumen dibalas dengan argumen, jangan argumen dibalas dengan sentimen. Saya tidak ada persoalan dengan Opang. Tapi kenapa masuk ke urusan pribadi," kata Iis, Rabu (12/7/2023).
Kemudian, lanjut dia, Opang sebagai Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon harusnya peka terhadap permasalahan masyarakat yang ada di daerahnya. Dalam hal ini persoalan Pilwu. Harusnya dengan munculnya polemik yang liar di masyarakat soal rencana Pilwu ini, panggil pemerintah daerah untuk dimintai penjelasannya.
Karena hal itu sebagai hak dan kewajiban DPRD yang mempunyai hak kontrol terhadap pelaksanaan Perbup.
"Karena yang mengeluarkan Perbup itu kan Pemda. Kemudian sebelum saya komentar, ada statement dari pejabat Pemda yang seolah-olah gamang soal pelaksanaan pilwu ini. Padahal Perbup sudah dikelurkan. Panggil seharusnya itu, minta kepastiannya supaya masyarakat tenang," katanya.
Menurut Iis, yang membuat masyarakat gelisah dan ramai masyarakat soal rencana pelaksanaan Pilwu serentak ini, karena anggota DPRD Kabupaten Cirebon-nya diam. Tidak melakukan tugas dan tupoksi sebagai mana mestinya.
"Harusnya ada kontrol, tanyakan Pemdanya. Sehingga Perbup ini ada kepastian, dilakukan ya dilakukan, tidak ya tidak," tegas Iis.
