Network
KABARCIREBON - Para kuwu yang akan mengikuti Pemilihan Kuwu (pilwu) serentak 2023, saat ini sedang harap-harap cemas (H2C). Karena, muncul spekulasi antara jadi atau tidaknya pilwu dilaksanakan.
Rencana pemberlakuan revisi Undang-Undang desa masih menimbulkan berbagai spekulasi di berbagai kalangan, termasuk kuwu di Kabupaten Cirebon. Karena, belum adanya kepastian diberlakuannya undang-undang tersebut, sebab masih dalam pembahasan di DPR-RI.
Revisi undang-undang desa salah satunya, masa jabatan kuwu dari 6 tahun menjadi 9 tahun menimbulkan berbagai spekulasi dikalangan para calon kuwu yang akan mengikuti pilwu serentak tahun 2023.
Baca Juga: Nah Loh, Kepala Desa Penghasil Migas dari Majalengka Ini akhirnya Tuntut Bagi Hasil dari Pertamina
Jika sampai diberlakukannya itu pada awal Januari 2024 berarti pilwu tetap dilaksanakan, apabila disahkannya Agustus 2023, secara otomatis pilwu batal dilaksanakan.
Kuwu Tukkarangsuwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, Azis Maulana mengatakan, akan menjadi buah simalakama bagi pemerintah kabupaten (Pemkab) Cirebon.
"Jika Pemkab tetap melanjutkan pilwu, sedangkan UU Desa sendiri sudah diberlakukan secara otomatis pilwu ditunda. Akan tetapi, apabila Pemkab membatalkan pilwu, akan membuat kecewa para calon kuwu yang baru. Sebab, mereka tidak sedikit mengeluarkan uang untuk 'buka warung'," kata ketua FKKC Kecamatan Lemahabang ini, Senin (10/7/2023).
Senada dikatakan Kuwu Desa Gebangilir, Kecamatan Gebang, H Selamet. sebagian besar bahkan selurunya para kuwu yang akan mengikuti pilwu tahun ini masih menunggu kepastian keputusan UU desa.
"Jika ada keharmonisasi antara legislatif dan eksekutif maka undang-undang bisa segera disahkan dan jabatan kuwu otomatis bertambah 3 tahun," ujarnya.
