Network
KABARCIREBON - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP dan SMA di Kota Cirebon pada tahun ini kembali disorot. Pemerhati Pendidikan Kota Cirebon, Hera Damayanti mengatakan, sebetulnya sistem PPDB yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah baik, namun sayangnya praktek kecurangan masih terjadi.
"Sistem PPDB dengan jalur zonasi, prestasi, akademik, itu sudah benar. Namun implementasi di lapangan itu disalahgunakan," ujar Hera.
Ia menambahkan, terkesan ada pembiaran saat dugaan kecurangan dalam PPDB ini terjadi.
Baca Juga: Ibu Hamil di Suranenggala Cirebon jadi Target Grebeg Buku, Anak Lahir Bisa Diceritakan Dongeng
"Ada pembiaran saat dugaan praktek kecurangan ini terjadi. Sistem yang bagus itu masih bisa diakalin. Malah diduga oknum pejabat itu pelakunya," ungkapnya.
Menurutnya, ketika ada anak yang masuk ke suatu sekolah favorit melalui jalur yang tidak semestinya, anak tidak bisa disalahkan.
"Anak itu korban. Kita tidak bisa menyalahkan anak. Yang kita sayangkan orangtuanya kenapa mau mendaftarkan anaknya lewat jalur yang tidak semestinya, sudah begitu ada oknum pejabat yang membiarkan, dan malah menjadi pelaku kecurangan," ungkapnya.
Baca Juga: Herman Khaeron dan Para Bacaleg Partai Demokrat di Cirebon Nobar Pidato Politik AHY
Yang mengejutkan, menurutnya, beberapa kecurangan di antaranya ada anak oknum pejabat yang memasukkan anaknya melalui jalur anak berkebutuhan khusus (ABK) padahal kondisi anaknya normal, kemudian ada anak oknum pejabat di salah satu perusahaan yang masuk melalui jalur keluarga tidak mampu, juga beberapa oknum pejabat lainnya yang juga masuk melalui jalur keluarga tidak mampu.
"Kalau anak-anak para oknum pejabat ini masuk melalui jalur keluarga tidak mampu, lalu anak-anak yang benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu mau masuk lewat jalur mana?" tukasnya.
Ia menegaskan, carut marut PPDB di Kota Cirebon ini benar-benar terjadi.
Baca Juga: LBM PWNU Jabar Bakal Bahas Polemik Ekspor Pasir Laut
"Jalur zonasi nih misalnya, ketika dibuka jalur ini, dilihat di sistem dalam radius 100 meter ada murid ga, kalau tidak ada maka diperluas lagi radiusnya, begitu terus hingga ada murid. Jadi begitu sistemnya. Bukannya siswa yang mendekat, seperti misalnya banyak ratusan kartu keluarga yang baru dikeluarkan jelang PPDB mengikuti radius sekolah yang dituju," ungkapnya.
Menurutnya, setahun sebelum PPDB dibuka, sudah menjadi rahasia umum jika anak-anak SMP kelas 8 dan anak SD kelas 5 para orangtuanya mempersiapkan diri untuk membuat KK baru, di antaranya dengan menumpang ke KK saudara yang lokasi rumahnya dekat dengan sekolah yang ingin dituju.
"Para orangtua itu berbondong-bondong mengubah KK, miris sekali melihatnya. Sistem ini masih bisa diakalin," ungkapnya.
Baca Juga: Tanamkan Spirit Pemuda untuk Perubahan Melalui ICMI Bersalawat
Ia menambahkan, sebaiknya sistem PPDB kembali lagi ke NEM. Sebab sistem NEM benar-benar berdasarkan nilai ujian yang diikuti anak.
"Saya sudah mengusulkan melalui Anggota DPR RI dari Komisi X, Dede Yusuf, untuk mengubah saja sistem PPDB dari zonasi ke NEM seperti dulu. Menurutnya , saat ini jalani saja dulu karena kan PPDB sudah berakhir, besok (hari ini) anak sudah mulai tahun ajaran baru. Setelah ini mungkin ada pembahasan untuk diubah sistem PPDB nya, mudah-mudahan tahun depan sistemnya sudah diubah," ujarnya.
Melalui jalur NEM, menurutnya, ada transparansi nilai. Misalnya, saat NEM diumumkan di sekolah kemudian dipasang di papan pengumuman, maka tiap anak satu sama lain bisa mengetahui NEM.
Baca Juga: Kode Redeem PUBG Mobile PlауеrUnknоwnѕ Battlegrounds New State Redeem Code Update Weekend Juli 2023
"Sehingga ketika ada anak yang NEM nya kecil, tapi dia bisa masuk ke sekolah unggulan, kan itu patut dipertanyakan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kadini, belum memberikan tanggapan atas berita ini.(Fanny)
