Network
KABARCIREBON - Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat, Desy Ratnasari siap maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2024 mendatang. Desy mengatakan, Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan memberikan mandat kepadanya untuk ikut serta dalam pemilihan gubernur, sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur pada tahun 2024 mendatang. Hal itu dikatakan Desy saat berkunjung ke kota dan Kabupaten Cirebon.
"Saya dari Ketua Umum DPP PAN mendapatkan mandat untuk ikut serta dalam Pilkada, baik sebagai Cagub maupun Cawagub Jabar," kata Desy.
Desy menyerahkan keputusan politik di Jawa Barat kepada Zulkifli Hasan. Sebagai kader, ia mengaku akan mengikuti instruksi dari Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum DPP PAN.
Baca Juga: Ratusan Korban Penipuan Tenaga Kerja ke Luar Negeri Mendatangi Pengadilan Negeri Cirebon
"Dikawinkan politiknya dengan siapa, saya serahkan kepada ketua umum DPP PAN. Apapun perintahnya, sebagai kader saya harus siap menjalankan perintah tersebut. Oleh karena itu saya ditugaskan sebagai pimpinan di tingkat DPW," katanya.
Menanggapi DPD PAN Kabupaten Cirebon yang mendeklarasikan mendukung Sekjen DPP PAN, Eddy Suparno pada Pilgub Jabar 2024 mendatang, Desy menilai, dalam konteks demokrasi, semua orang memiliki kebebasan. Namun menurutnya, ada saatnya kader wajib tegak lurus dengan perintah Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan. Sebagai Ketua DPW PAN Jawa Barat, Ia menegaskan akan tegak lurus apapun yang diperintahkan oleh Zulkifli Hasan.
"Saya sebagai ketua DPW tentu harus tegak lurus apapun yang diperintahkan ketua umum. Saya hanya menjalankan tugas sebagai ketua DPW, saya harus siap sebagai kader. Yang penting saya memberikan kebaikan dan manfaat untuk Jawa Barat, tugas karir politik saya, saya serahkan kepada ketua umum," tuturnya.
Desy juga menanggapi Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon, Heru Subagja yang tetap mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sikap Heru berseberangan dengan DPP PAN yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Menurut Desy, dirinya tidak mempunyai wewenang memberikan sanksi kepada DPD.
"Sanksi wewenang DPP. Kami sebagai DPW hanya memberikan informasi, tentu kebijakan struktural diambil alih oleh DPP. Sanksi saya kurang tahu, kalau DPW tidak berhak memberikan sanksi kepada DPD," kata dia.
