Network
KABARCIREBON - Pelaksanaan pleno rekapitulasi suara hasil pemilihan umum (Pemilu) tingkat Kabupaten Kuningan dijadwalkan akan diselenggarakan tanggal 29 Februari 2024 di Hotel Horison Tirta Sanita Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar. Namun pada kegiatan itu, ratusan massa Koalisi Rakyat Kuningan Anti Penindasan (Kokarkap) akan berunjuk rasa.
Mereka bakal melakukan demo terkait berbagai persoalan yang terjadi selama pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan. Sehingga sebelum demo tersebut dilakukan, komunitas bersangkutan telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Kapolres Kuningan, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Willy Andrian tertanggal 26 Februari 2024.
Selain itu, surat tersebut pun telah ditembuskan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Asep Budihartono, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Firman, Penjabat (Pj) Bupati Kuningan, H. Raden Iip Hidajat dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Baca Juga: Dapil Neraka tapi Berkah Bagi Caleg PKB Kuningan, Ini Caleg yang Lolos di Dapil 3
"Memang betul, kami akan melakukan aksi unjuk rasa dengan dilatarbelakangi berbagai persoalan Pemilu yang terjadi selama ini," ujar Ketua Kokarkap, Dadang Abdullah, Senin 26 Februari 2024.
Ia mengaku banyak menerima informasi dan masukan terkait Lembaga Penyelenggara Pemilu Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024 yakni KPU dan Bawaslu karena kedua lembaga tersebut dianggap tidak bekerja sesuai tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi)-nya sehingga bermunculan berbagai masalah.
Di antaranya, diduga banyaknya pelanggaran dan praktek money politic secara terang-terangan yang dilakukan oleh sejumlah calon legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Kuningan beserta Tim Sukses (Timses) Calon Presiden (Capres).
Baca Juga: PDIP Kuningan Juara Bertahan Pemilu 6 Periode, Ketua DPRD Ajak Kembali Bersatu Merajut Perbedaan
Persoalan yang terjadi tersebut seolah-olah dibiarkan serta pihak-pihak terkaitnya terkesan tutup mata dan tutup telinga tanpa adanya upaya untuk mencegah sekaligus menindak para pelanggar tersebut sehingga merajalela serta diduga terjadi ketidaknetralan.
